Dalam segmen penyampaian visi misi di halaman kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023), calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memperoleh kesempatan pertama.

Tema debat pertama yakni mengenai Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga

Dalam kesempatannya, Anies diduga mengkritik pelolosan Gibran sebagai calon wakil presiden dengan jalan merekayasa hukum di MK.

"Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua.

"Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan baik yang di puncak maupun seluruh jajaran," ujar Anies.

Namun demikian, dia mempertanyakan situasi sekarang.

"Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan," kata Anies.

"Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan," lanjutnya.

"Kita menyaksikan hari-hari ini ketika kita menyelenggarakan pemerintahan, sering tidak sesuai dengan prinsip hukum yang kita pegang."

"Karena itu perubahan ini harus dikembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur penguasa," tambah Anies.

Anies lantas menyinggung soal Gibran yang berhasil lolos menjadi cawapres. Anies lebih optimis pada ribuan milenial di luar sana yang lebih peduli pada bangsa.

"Dan kita bisa lihat ada satu orang milenial bisa jadi cawapres. Tapi ada ribuan milenial yang peduli pada anak bangsa," Pungkas Anies.