3 Kota di Aceh Masuk Daftar 10 Kota Paling Intoleran di Indonesia
Indonesia mempunyai banyak kebudayaan di setiap daerahnya (Dok. IDN TImes)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Beberapa hari lalu, Setara Institute menerbitkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023.
Hasil penelitian Setara Institute soal Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023 menempatkan 10 kota teratas dengan skor toleransi tertinggi.
Adapun 10 kota dengan skor tertinggi paling toleran adalah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.
Kemudian Kota Kediri, Jawa Timur, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kota Solo, Jawa Tengah
Daerah-daerah itu disebut berhasil memajukan toleransi beragama dan berkeyakinan dengan merujuk pada empat variabel di antaranya regulasi pemerintah kota, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi sosio-keagamaan.
Setara Institute juga menunjukkan 10 kota dengan skor toleran paling rendah. Siapa saja? Yuk simak:
1. Berikut 10 kota dengan skor toleransi terendah
Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi, menjumpai massa yang menolak keberadaan Rohingya di Pulau Weh. (Dokumentasi Humas Pemko Sabang)Setara Institut mencatat kota paling toleran, Setara Institute juga menerbitkan 10 kota paling tidak toleran. Yang paling jadi sorotan, 3 dari 10 kota tersebut berasal dari Provinsi Aceh:
Berikut 10 kota dengan skor toleransi terendah:
- Kota Depok, Jawa Barat
- Kota Cilegon, Banten
- Kota Banda Aceh, Aceh
- Kota Padang, Sumatra Barat
- Kota Lhokseumawe, Aceh
- Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
- Kota Pekanbaru, Riau
- Kota Palembang, Sumatra Selatan
- Kota Bandar Lampung, Lampung
- Kota Sabang, Aceh
2. Kepala daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk mendukung terciptanya situasi toleransi
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (30/1/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menjelaskan daerah-daerah tersebut tetap menempati posisi terbawah lantaran memiliki persoalan sangat serius dalam hal kepemimpinan untuk membangun ekosistem toleransi.
Yakni para kepala daerahnya disebut tidak memiliki kebijakan dan tak mengalokasikan anggaran untuk mendukung terciptanya situasi toleransi di sana.
"Misalnya di Cilegon sampai saat ini tidak ada satu pun gereja, padahal Cilegon kan bagian dari Indonesia. Kemudian di Depok kepempinan sosialnya relatif tidak ada di tengah situasi yang konservatif," jelas Halili.
Untuk diketahui, sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, data Badan Pusat Statistik (BPS), data Komnas Perempuan, data SETARA Institute, dan referensi media terpilih.
Pengumpulan data juga dilakukan melalui kuesioner self-assessment kepada seluruh pemerintah kota.
Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing-masing indikator pada situasi faktual toleransi di setiap kota, SETARA Institute melakukan pembobotan dengan persentase berbeda pada setiap indikator.
3. Mendagri harus intervensi daerah yang intoleran
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. (IDN Times/Amir Faisol)Halili Hasan mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan intervensi terhadap kota-kota yang mendapat peringat terendah indeks toleran-nya. Semisal dengan menerapkan sistem reward and punishment.
Sebab bagaimanapun, kata dia, persoalan intoleransi tak bisa dianggap sepele. Jika diabaikan terus-menerus dalam jangka panjang akan menjadi pintu masuk menuju ancaman keamanan nasional seperti terorisme.
Bagi kepala daerah yang 'bandel', kata dia, Kemendagri bisa menahan atau tidak merekomendasikan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dari APBN.
"Kemendagri punya aneka prosedur yang bisa dipakai untuk menekan agar daerah-daerah bisa lebih baik. Ada contoh dulu Pak Tito Karnavian pernah mengatakan di depan pemda bahwa kalau pemda tidak meningkatkan anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maka DAK-nya akan dipersulit," imbuh Halili dalam pernyataan persnya.