UMKM di Sumut Digeber Manfaatkan Keuangan Digital

08 Des 2021, 17:00 WIB

Ilustrasi transaksi digital (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Medan, IDN Times – Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan meski juga terdampak pandemik COVID-19. Pemerintah terus berupaya melakukan pengembangan sektor UMKM di daerahnya masing-masing.

Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajekshah berharap UMKM di Sumut bisa memanfaatkan keuangan digital. Meskipun dia mengingatkan soal Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan berbagai praktik fintech ilegal.

Hal ini disampaikan Wagub Sumut Musa Rajekshah saat memberi kata sambutan pada Bulan Fintech Nasional 2021"Goverment Callaboration: Taking The Leap In Digital Era" yang diselenggarakan melalui virtual meeting, Selasa (7/12/2021).

"Karena itu selain perlu pengawasan dan regulasi dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dibutuhkan kesadaran masyarakat akan ragam, manfaat dan potensi risiko penggunaan layanan keuangan fintech," ujar laki-laki yang akrab disapa Ijeck itu.

1. Jasa keuangan harus jadi motor penggerak pengembangan UMKM

Ilustrasi UMKM (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Ijeck juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyambut baik pelaksanaan diskusi keuangan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia di tengah-tengah upaya melakukan pemulihan ekonomi karena pandemik COVID-19 yang membuat perekonomian berkontraksi.

"Ekonomi Sumut mengalami kontraksi sampai minus 1,07. Sektor jasa keuangan sangat diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi terutama dalam menyikapi perubahan ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital dengan perkembangan internet dan teknologi informasi saat ini yang begitu cepat," katanya.

2. Ada peningkatan transaksi keuangan secara digital di Sumut

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Sumut sendiri berupaya terus untuk menggerakkan ekonomi yang inklusif salah satunya dengan menciptakan iklim inovasi keuangan digital.

"Kita bersama BI mendorong perluasan pemakaian QRIS bagi merchant, begitu juga dengan pembayaran. Dari sisi peningkatan tahun 2020, dari target Rp4,9 triliun meningkat menjadi Rp5,07 triliun atau tercapai 102 persen," katanya.

Kepada lembaga keuangan dan pembiayaan juga sangat diharapkan terutama dalam membantu pembiayaan bagi UMKM. "Karena salah satu persoalan UMKM adalah masalah pembiayaan dan prosedur yang berbelit-belit," katanya.

3. Pemasaran hingga permodalan masih menjadi kendala UMKM

Pekerja memproduksi sepatu Tori berbahan kain tenun di Ruang Produksi Terampil Sejahtera, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020). ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ikut dalam pertemuan itu juga menyampaikan beberapa kendala yang sering dihadapi UMKM, khususnya di Jawa Tengah.

"Masalahnya pertama pemasaran, permodalan, izin usaha atau izin edar, bahan baku dan manajemen produksi," ujarnya.

Ganjar menyampaikan UMKM bisa sukses hingga bisa ekspor jika pelaku usahanya memiliki komitmen yang tinggi.

"Ubah pola pikir lebih modern berorientasi bisnis dan pahami perkembangan pasar global. Cermat membaca peluang, displin dan konsisten, berani mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengambil risiko," katanya.