Jakarta, IDN Times - Aplikasi pinjaman uang secara online tengah marak di Indonesia.
Namun tidak semuanya memiliki izin atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Untuk itu Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi telah memblokir 635 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (fintech peer-to-peer lending) yang tidak tedaftar di OJK.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengungkapkan saat ini masih 99 fintech yang sudah mengantongi izin OJK dan pihakny telah menghentikan operasi 635 fintech ilegal.
"OJK tetap akan mengawasi fintech yang terdaftar sedangkan yang tidak terdaftar sedang kami tangani," ujarnya saat dihubungi IDN Times, Rabu (19/2).
Tobing memaparkan sesuai ketentuan POJK 77/2016, OJK bisa memberikan sanksi pada fintech yang berizin jika ditemukan pelanggaran mulai, peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha sampai dengan pencabutan tanda daftar atau izin.
Tobing menambahkan pihaknya telah melakukan upaya pencegahan dan tindakan tegas terhadap 635 fintech ilegal. Selain memblokir website dan aplikasi fintech ilegal, pihaknya juga memutus akses keuangan pada perbankan.
"Kami juga umumkan nama-nama fintech ilegal ke masyarakat. Anda bisa lihat di website OJK nama fintech yang ilegal maupun yang berizin," imbuhnya.
Tobing mengakui fintech menjadi alternatif pendanaan yang memudahkan masyarakat. Tetapi, masyarakat harus benar-benar memahami risiko, kewajiban agar terhindar hal-hal merugikan.
"Banyaknya intimidasi karena peminjam tidak bisa membayar maka cerdaslah kalau meminjam uang seperti mengukur kemampuan bayar, memahami ketentuan dan ketahui resikonya," paparnya
Dia juga mengimbau pada masyarakat agar memilih fintech yang sudah terdaftar karena otomatis di bawah pengawasan OJK.
Tobing mengakui saat ini fintech ilegal banyak ditemukan melalui aplikasi di Appstrore atau Playstore sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan dana.
Kendati demikian, dia mengingatkan masyarakat berhati-hati sebab keberadaan fintech ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga memiliki resiko tinggi.
"Kami tidak menolerir tindakan yang bisa mengancam pengguna. Jika ada tindakan yang tidak menyenangkan kami agar menyampaikan laporan pada pihak yang berwajib sebab itu sufah masuk ranah pidana," tegasnya