PPN Naik 12 Persen Bisa Picu Inflasi dan Melemahnya Daya Beli Warga
Medan, IDN Times - Kementerian Keuangan RI resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang semula 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN ini berlaku untuk sejumlah barang dan jasa yang sudah diatur dalam undang-undang.
Diprediksi, kenaikan PPN 12 persen ini akan memicu terjadinya kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Sudah pasti akan mendorong terciptanya inflasi. Daya beli Masyarakat untuk barang yang terkena PPN seperti barang elektronik, sepeda motor, mobil, perabot rumah tangga , barang fashion, makanan olahan kemasan, dan lainnya diperkirakan akan menurun.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik USU, Dr. Fernanda Putra Adela, S.Sos, MA mengatakan untuk menghadapi kebijakan kenaikan PPN ini masyarakat cenderung menahan diri untuk bertindak konsumtif. Harapannya daya beli masyarakat yang menurun akan membuat pemasukan dari PPN juga akan menurun.
Dengan demikian, katanya, pemerintah akan sadar kebijakan menaikan PPN malah tidak menguntungkan bagi pemerintah. Karena pembelian barang elektronik, sepeda motor, mobil, perabot rumah tangga , barang fashion, makanan olahan kemasan, dan lainnya menurun.
“Dengan demikian pemerintah bisa bercermin dan setidaknya pada tahun mendatang bisa menurunkan PPN kembali ke 11 persen atau 10 persen. Jika tidak begitu, pemerintah tidak akan sadar dan akan kembali membuat kenaikan PPN tahun berikutnya,” tegas Fernanda.
1. Perlu berkaca dari negara-negara maju yang mengenakan pajak atas barang kekayaan milik orang kaya
Faisal Eriza, S.Sos. M.SP selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan USU mengungkapkan, di satu sisi memang pemerintah saat ini membutuhkan pemasukan dari pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Tentu saja memang berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga barang imbas dari naiknya PPN, masyarakat tentu akan merasakan dampak kepada daya beli.
Untuk mengimbangi kenaikan PPN, tambah Faisal, pemerintah akan memberikan bantuan sosial dan program-progra, pro rakyat lainnya sebagai bantalan untuk mengantisipasi dampak kepada masyarakat bawah yang sangat rentan terhadap kenaikan harga. Serta meluncurkan program makan bergizi bagi anak-anak, ibu hamil dan balita.
“Sangat dilematis, saat ini pemerintah memang sangat membutuhkan pembiayaan untuk membayar sejumlah utang yang akan jatuh tempo dan program pro rakyat sebagai janji politik Prabowo-Gibran. Menurut saya pemerintah perlu melihat negara-negara maju yang mengenakan pajak atas barang kekayaan milik orang kaya atau pelaksanaan Pajak Karbon bagi industri-industri yang bisa dioptimalkan,” terangnya.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Korwil Perkumpulan Tenaga Ahli dan Konsultan Pajak Indonesia, Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (Pertapsi) ini mengatakan pemerintah juga merancang Tax Amnesty yang diharapkan mendapat uang tebusan dari wajib pajak yang memanfaatkan program pengampunan pajak ini.