Belum Nikah Check In di Hotel Terancam Pidana, Ini Kata PHRI Sumut

27 Okt 2022, 20:43 WIB

ilustrasi kamar hotel (Instagram/@artotelgajahmadasemarang).

Medan, IDN Times- Pasal perzinaan yang dimasukkan dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ramai diperbincangkan publik. Kabar check in di hotel dengan status non nikah bakal terancam pidana atau penjara.

Menanggapi hal itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Sumatra Utara, Denny S. Wardhana menyatakan bahwa rancangan aturan tersebut dapat merugikan usaha, terutama di bidang perhotelan.

"Kita secara organisasi mengeluarkan sikap resmi bahwa rancangan aturan tersebut tidak bisa diterima karena akan terkait langsung dengan kelangsungan bisnis hotel,” katanya, saat dihubungi IDN Times, Kamis (27/10/2022).

1. Akan berdampak ke daerah wisata

Denny menilai check in di hotel non nikah akan berdampak ke daerah wisata. Terutama bagi wisatawan mancanegara yang secara perlahan mulai masuk ke berbagai daerah di Indonesia termasuk Sumut

"lni sudah menjadi isu nasional. Jika RKUHP pasal tersebut disahkan akan kontraproduktif dengan bisnis hotel," ujarnya.

2. PHRI menolak RKUHP perzinahan

Hotel Sibayak Berastagi (instagram/hotelsibayakofficial)

Ia menyampaikan BPP PHRI di Jakarta sudah menyatakan menolak RKUHP tersebut. Kemudian BPD PHRI berbagai daerah Indonesia juga menyuarakan hal serupa.

"Sehingga kita di Sumut pun menyuarakannya. Tujuannya untuk membulatkan sikap pada pembahasan pasal tersebut,” kata Denny.

3. Dinilai mengganggu privasi pengunjung

All Stay Hotel (instagram.com/allstayhotel)

Selain melanggar privasi, adanya aturan tersebut dapat mengganggu kenyamanan pengunjung.

“Sebenarnya kebijakan terkait hal ini ada juga diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Misalnya untuk pengamanan dengan melibatkan Satpol PP," tuturnya.

Oleh karena itu, Denny berharap agar pihak terkait mengakomodasi aspirasi para pengusaha hotel.