Perkuat Serikat Buruh untuk Wujudkan Sawit Indonesia Berkelanjutan

Menurutnya, pentingnya dialog sosial antara Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK), DPP Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (F-SERBUNDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) serta pemerintah juga berperan dalam melindungi hak buruh dan kebebasan berserikat di perkebunan kelapa sawit agar bisa mencapai tujuan untuk kesejahteraan buruh sawit di Sumatra Utara.

Untuk mendukung hal itu, dapat dilakukan langkah memperkuat serikat buruh sebagai mitra strategis perusahaan demi mewujudkan kerja layak untuk sawit Indonesia berkelanjutan, dengan menyerukan persoalan gender dan sawit Indonesia ramah anak, status pekerjaan, upah, dialog sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta pengawasan pemerintah.

"Saat ini yang sedang dilakukan adalah gerakan sebagai kampanye atau promosi kepada pengusaha serta buruh perkebunan tentang gender dan sawit Indonesia ramah anak melalui buku yang akan diterbitkan. Agar anak kita di perkebunan itu dilindungi dan fasilitas yang didapat juga nyaman, termasuk perempuan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan UU-TPKS," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum Serbundo, Herwin Nasution, mengatakan pihaknya juga melakukan peta jalan menuju serikat buruh perkebunan kelapa sawit yang mandiri dan kuat melalui kerja sama multistakeholder ini.

"Serbundo mencoba membangun dialog sosial antara buruh, serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.
Bagaimana yang selama ini ada perbedaan mencoba membangun persamaan untuk menghasilkan tujuan kesejahteraan buruh dan industri sawit terus beroperasi dengan baik," sebutnya.

Dikatakannya, Serbundo juga melakukan penguatan dengan pengorganisasian, advokasi perubahan kebijakan, jaringan di tingkat nasional dan internasional serta perlindungan perempuan dan anak. "Serbundo berkomitmen dalam memperjuangkan hak-hak buruh perempuan dan anak buruh di sektor perkebunan kelapa sawit," urainya.

Melalui dialog sosial ini, lanjutnya, bisa menghasilkan regulasi yang bisa mengakomodir. Dengan harapan, dialog sosial ini bisa menyatukan pandangan untuk sawit Indonesia, sehingga tidak menimbulkan konflik. "Dialog ini baru diawal. Kita akan membangun dialog secara berkelanjutan hingga ketingkat nasional," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Sumatra Utara, Makmur Tinambunan, menjelaskan salah satu peran pemerintah adalah menstimulasi dialog antara pengusaha dan pekerja. "Jadi kita bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Akademisi dari USU, Agusmidah, menambahkan dengan adanya dialog sosial yang dilakukan antara serikat buruh dan pengusaha bukan lagi membahas tentang konflik, tetapi negosiasi, akomodatif dan tahap kerjasama.

"Tahap kerjasama yang paling ideal dan maju dalam hubungan pekerja, manajemen dan pengusaha karena banyak peran peningkatan, efisien, efektivitas, produktivitas dan semangat kerja pekerja. Hubungan kerja ini dapat terjalin berdasarkan prinsip saling menghormati, mendukung dan menempatkan diri pada posisi pihak lain dan melakukan tindakan saling menguntungkan," katanya.