Medan, IDN Times- Untuk memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)-Indonesia Eximbank berkolaborasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan kerja sama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara itu dilakukan di kantor pusat LPEI beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso, mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pondasi LPEI dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian serta mitigasi risiko hukum.
“Ini merupakan bukti komitmen LPEI dalam menerapkan tata kelola lembaga yang baik," kata Riyani, Sabtu (15/10/2022).
Riyani menjelaskan, dengan adanya kerjasama ini, diharapkan penanganan secara bersama-sama penyelesaian hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi LPEI adalah sebagai upaya penyelamatan dan memulihkan keuangan dan atau kekayaan dan aset negara.
Selain itu, kata Riyani, sebagai Special Mission Vehicle di bawah naungan Kementerian
Keuangan RI, LPEI senantiasa memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Tujuannya untuk menjamin pelaksanaan mandat LPEI dalam mendorong ekspor nasional dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Adapun ruang lingkup yang tertuang dalam perjanjian tersebut mencakup pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia (RI) Feri Wibisono mengapresiasi LPEI yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk bersinergi dengan LPEI dalam bidang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Setelah penandatanganan kerja sama tersebut, kegiatan ditutup dengan Focus Group
Discussion (FGD) antara LPEI dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka sharing session
peningkatan kualitas aset dan penanganan pembiayaan bermasalah LPEI.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Eksekutif LPEI Riyani
Tirtoso dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)
Kejaksaan Republik Indonesia Feri Wibisono. Kegiatan tersebut turut disaksikan langsung
oleh jajaran manajemen LPEI dan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara.