Medan, IDN Times- Ridho Pamungkas, Kepala KPPU Kanwil I mengungkapkan adanya mafia beras menyebabkan stok yang terbatas hingga berakibat naiknya harga beras di pasaran.
"Kami terus mencermati munculnya isu mafia beras di tengah kenaikan harga beras beberapa waktu belakangan ini. Keberadaan mafia beras sangat mungkin terjadi pada komoditi dengan struktur pasar oligopoli dan sifat harga yang inelastis," ujarnya kepada IDN Times, Rabu (25/1/2023).
Ridho mengatakan, hal itu dilihat dalam rantai distribusi beras yang relatif panjang, mulai dari petani yang memproduksi gabah kemudian dijual ke pengepul, lalu dari pengepul akan membawa gabah masuk ke peggilingan.
Setelah digiling, beras dibawa ke pedagang besar yang meneruskan ke agen, sub-agen, retailer baru ke konsumen atau end user. Terdapat pelaku usaha yang dominan di tengahnya, yakni penggilingan dan pedagang besar.
Dikatakan Ridho, penggilingan dan pedagang besar menguasai pembelian gabah dari petani dan menguasai penjualan ke end user, jadi mereka punya potensi mengatur pasokan dan harga.
"Sementara harga beras sendiri bersifat inelastis, artinya kenaikan berapapun akan tetap terserap oleh masyarakat," ujarnya.
Menurut Ridho, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk memangkas rantai distribusi dan mengurangi posisi tawar pelaku usaha dominan di pasar. Di samping mengoptimalkan peran Bulog, pemerintah juga dapat mendorong peran koperasi sebagai pengepul beras yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan posisi tawar petani.
Pihaknya menyambut upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dilakukan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatra Utara dalam menyalurkan beras sebanyak 2.710.260 ton.
Ia menegaskan, apabila ada pihak-pihak yang mengetahui informasi adanya permainan mafia beras, misalnya dalam menahan pasokan, segera sampaikan ke KPPU.
"Nantinya kami akan lakukan kajian yang lebih mendalam. Apabila ada indikasi kuat ke arah kartel dan bukti sudah cukup, akan masuk ke perkara inisiatif," pungkasnya.