BBM Terancam Naik, CERI Soroti Efektivitas Bisnis Pertamina

Ancaman krisis energi dan krisis pangan serta krisis keuangan akibat dampak perang Rusia dengan Ukraina semakin nyata sehingga Presiden Jokowi sebelumnya mengakui negara sulit mengeluarkan subsidi sebesar itu.

Hal itu tegas diucapkan kembali Presiden Jokowi di hadapan semua Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang diundang ke Istana Presiden pada Jumat (12/8/2022). Jokowi mengatakan, subsidi tersebut ditujukan untuk beberapa jenis barang, antara lain LPG 3 kg dan tarif listrik dengan kapasitas di bawah 3.000 VA, serta Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang kini dijual Rp 7.650.

Jokowi menyebut Indonesia patut bersyukur di saat bensin di negara lain mencapai Rp 32 ribu. Yusri berpendapat agak kurang tepat jika Presiden Jokowi membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara lain yang menjual Rp 31 ribu per liter itu. "Sebab, tidak sepadan atau tidak 'apple to apple', atau jangan-jangan presiden mendengar masukkan yang salah," terangnya.

Menurutnya membandingkan harga BBM Indonesia dengan Malaysia, jauh lebih tepat dari negara lainnya, karena karakteristiknya hampir sama-sama sebagai net importir juga.

"Hanya kita angka impor sudah mencapai sekitar 60 persen dari total komsumsi nasional yang katanya hari ini sudah mencapai 1,5 juta barel perhari, tetapi kalau Malaysia hanya sekitar 20 persen impornya," tambah Yusri.

Seharusnya, ulas Yusri, dicari akar masalah apa penyebab harga keekonomian BBM Pertamina jauh lebih tinggi dibandingkan harga BBM Malaysia.

"Harus diketahui, selain ada komorbid atau penyakit bawaan Pertamina yang rentan terhadap posisi harga minyak mentah dunia, ternyata proses bisnis di Pertamina tidak efisien dari hulu ke hilir," kata Yusri.

Jika dibandingkan harga BBM di Indonesia dengan Malaysia saja, periode 3 Agustus 2022 hingga 11 Agustus 2022, BBM Pertamina sudahlah sangat mahal dan buruk kualitasnya.

"Data terakhir ini menunjukkan bahwa, harga jual BBM jenis RON 95 di Malaysia hanya RM 2.05 atau Rp 6.850,-perliter, diesel RM 2.15 atau Rp 7200,- perliter ( kedua jenis tersebut ada subsudi RM 2,05 perliter), serta harga Gasoline RON 97 tanpa subsidi seharga RM 4.55 atau Rp 15.200 perliter (1RM = Rp 3.340 )," kata Yusri.

Selain itu, sambung Yusri, beda pola distribusi Pertamina memang jauh lebih rumit dari pada Malaysia. Pola distribusi paling rumit di dunia tidak bisa dibantah.

"Jadi soal beban biaya distribusi saja yang berbeda, beban itupun selisihnya tidak terlalu signifikan terhadap harga keekonomian BBM, yang signifikan adalah harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta biaya pengolahaan di kilang" ungkapnya.

Menurutnya, ada pun komorbidnya, antara lain beberapa kontrak-kontrak LNG jangka panjang yang saat ini sudah disidik KPK, pembelian Participating Interest (PI) blok migas di luar negeri yang dananya bersumber dari penjualan global bond Pertamina yang katanya sudah mencapai USD 10 miliar diduga indikasi hengkinya kental, oleh sebab itu pernah ditolak Ahok sebagai Komut, fokus saja eksplorasi didalam negeri lebih baik.

Dijelaskan, ternyata tidak efisiennya proses bisnis Pertamina secara menyeluruh juga berimbas langsung ke masyarakat sebagai pengguna BBM. Masyarakat tidak bisa menikmati harga BBM murah dan berkualitas yaitu standar Euro 4. Terbukti BBM Pertamina yang memenuhi standar Euro 4 hanya jenis Pertamax Turbo dan Pertamina Dex, selebihnya standar Euro 2.

"Jelas ini jadi penyebab buruknya kualitas udara di kota-kota besar Indonesia, tentu yang menjadi korban adalah kesehatan masyarakat di pinggir jalan yang menghirup udara kotor itu bisa menimbulkan penyakit, padahal mereka bukan pengguna langsung BBM," kata Yusri.

Ia mengatakan, tahun 2018 menjelang berlangsung acara Asian Games di Jakarta, CERI pernah diundang khusus oleh Menteri LHK Siti Nurbaya untuk membahas dampak kualitas BBM Pertamina yang masih standard Euro 2. Hal itu menyebabkan kualitas udara buruk dan masyarakat penghirup udara di pinggir jalan bisa berpotensi terjangkit penyakit kanker.

"Pada prinsipnya Ibu menteri sangat kuatir terhadap kualitas BBM Pertamina berpotensi merusak kesehatan masyarakat, itu ada hasil penelitiannya," kata Yusri.

Akibat sangat prihatinnya Bu Menteri, sambung Yusri, didisarankan membuat surat resmi terkait hal tersebut kepada Menko Maritim dan Investasi, agar menjadi perhatian serius Pemerintah.

"Tetapi faktanya proyek Upgrading Kilang Pertamina atau GRR (Gross Root Refenery) yang direncanakan bisa menghasilkan BBM kualitas Euro 5 hingga saat ini molor semuanya, maka kualitas BBM kita memang menyedihkan," kata Yusri.

Yusri mengatakan, kondisi pengadaan barang dan jasa dari sektor hulu ke hilir akibat Peraturan Menteri BUMN nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMN ikut menyumbang ketidak efisienan itu.

"Sebaiknya minimalkan proses tunjuk langsung antara sesama BUMN maupun anak usahanya, kecuali untuk keahlian khusus atau menggunakan teknologi yang belum dimiliki oleh pihak swasta nasional tidak menjadi masalah, namun jika pekerjaan remeh temeh seperti persiapan lokasi bor juga main tunjuk langsung ini. Perkiraan kami bisa hilang efisiensinya dari 10 hingga 15 persen bagi Pertamina jika penunjukan langsung itu tetap dilakukan," kata Yusri.

Karena, kata Yusri, Permen BUMN itu selain bertentangan dengan UU nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, harus digugat.

"Untuk itu, kami mengapresiasi tinggi kepada Dirut PT PGN Tbk Haryo Yunanto yang pada 5 Agustus 2022, Subholding PT PGN Tbk telah bersurat ke Subholding lainnya di Pertamina Holding untuk tidak melibatkan PT PGAS Solution di proyek-proyek di dalam group Pertamina melalui Sinergi Inkorporasi, PT PGAS Sulution supaya fokus saja dalam proyek jaringan gas (jargas) yang telah ditugasin oleh Pemerintah harus cepat terealisasi," ujarnya.

"Jadi langkah Dirut PGN Tbk inilah yang harusnya ditiru oleh Direksi Subholding Pertamina lainnya," pungkas Yusri.