Polemik 4 Pulau Aceh Masuk Sumut, Bobby: Kita Ajak Kelola Sama-sama

Bobby pun meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang ada. Dia megatakan, jika keputusan itu harus ditinjau, dia tidak mempermasalahkannya.

“Banyak warga Aceh di Sumatera Utara, banyak warga Sumatera Utara di Aceh, kalau dipanas-panasin, nanti warga Sumut mohon maafnya anti melihat plat BL, orang Aceh nanti anti melihat plat BK, itu yang kita tidak mau,” imbuhnya.

Bobby kembali membeberkan isi pertemuannya dengan Muzakir Manaf. Bobby mengajak pengelolaan empat pulau itu dengan kolaboratif.

“Walaupun bicara tentang pengelolaan, karena katanya di sana diambil Sumut karena ada potensi wisata, potensi yang lain, kalau memang bicara tentang itu, kita kelola sama-sama. Tapi bukan itu poin utamanya. Bukan itu, bukan itu yang menjadi awal kita ajak kelola sama-sama biar bisa diambil Sumut, bukan. Kita ajak agar seluruh masyarakat kami yang di Aceh merasa aman-nyaman, melakukan aktivitasnya, seluruh warga Aceh yang ada di Sumut aman-nyaman melaksanakan aktivitas,” pungkasnya.

Dalam beberapa waktu belakangan mencuat informasi ada potensi minyak dan gas di empat pulau tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengaku tak mengetahui lebih lanjut soal potensi minyak dan gas (migas) di empat pulau Aceh yang kini masuk wilayah Sumatra Utara (Sumut).

Berdasarkan Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, pemerintah menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Keempat pulau itu, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.

"Saya gak mendengar ada migas. Saya belum pernah dengar ini, baru dengar ini," kata dia kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Meski begitu, Tito mengapresiasi wacana Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang mengusulkan ingin mengelola potensi sumber daya di keempat pulau tersebut bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

Tito mendukung penuh adanya inisiatif yang muncul dari pemerintah daerah terkait. "Jadi itu sangat bagus kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan, kita dari pusat senang sekali. Itu maunya kita dalam setiap penyelesaian batas wilayah kita selalu berusaha agar ada win-win antara pihak daerah-daerah yang berbatas," kata dia.

"Jadi, kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobby, dan Pak Muzakir Manaf (Gubernur Aceh) berdialog untuk mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung," sambung Tito.

Tito mengatakan, empat pulau di Aceh yang masuk ke wilayah Sumut ini disebut berkaitan dengan penyelesaian sengketa batas wilayah antar daerah. Sebab, jika batas wilayahnya tidak memiliki kepastian, maka akan berimplikasi pada masalah pembangunan di daerah.

"Selagi tidak ada selesai batas wilayah itu, sekali lagi tidak ada kepastian hukum. Itu berimplikasi kepada masalah pembangunan, masalah penghitungan transfer pusat, kemudian berimplikasi juga kepada masalah-masalah perencanaan pembangunan, itu persoalannya," kata dia.