Demo Tolak TPL, Ketika Gubernur Bobby Memilih Pergi ke Istana

Belakangan diketahui, bahwa Bobby tidak berada di kantornya. Surya bilang, Bobby sedang berada di Istana negara. “Pada saat ini, bapak Gubernur Bobby Afif Nasution sedang berada di Istana. Memperingati hari Pahlawan. Beliau mendampingi keluarga yang mendapat gelar Pahlawan,” kata Surya kepada massa.

Mendengar pernyataan Surya, massa berang. Mereka menyoraki Surya dan tetap menuntut Bobby menemui massa. Surya pun menimpali akan menyampaikan tuntutan massa kepada Bobby. Dia juga bilang akan menjadwalkan pertemuan masyarakat dengan Bobby.

“Untuk jumpa dengan Bapak Gubernur bisa kita jadwalkan kembali,” kata Surya.

Massa tidak menerima jawaban Surya. Mereka meminta agar Surya menelepon Bobby secara langsung. Massa khawatir, Surya hanya menyampaikan janji belaka. Surya bilang, Bobby tidak memegang ponsel karena berada di dalam Istana Presiden.

Perdebatan antara Surya dan massa yang menamakan diri dari Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis Untuk Keadilan Ekologis sempat alot. Ketua Sekber Pastor Walden Sitanggang, OFM Cap (JPIC Kapusin) mempertanyakan keberpihakan pemerintah dalam konflik yang berlangsung. Namun Surya hanya menjawabnya dengan normatif.

“Kami sudah mendengar. Tapi perlu dipahami, Gubernur sudah menyampaikan persoalan ini (TPL) ke Menko Perekonomian,” kata Surya.

Setelah perdebatan itu, Surya kembali masuk ke dalam gedung Pemprov Sumut. Massa mengiringi Surya dengan sorakan. Massa berang karena Bobby memilih ke Istana ketimbang menemui massa. Lantaran, pemberitahuan aksi ini sudah dilayangkan sepekan sebelumnya.

Dalam pernyataannya, Kordinator Aksi Rocky Pasaribu menyebut Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat korban konflik TPL. Mereka merujuk pernyataan Bobby yang menyebut, bahwa PT TPL memiliki ‘alas hak’ yang sah dan kegiatannya tidak boleh dihalangi.

“Pernyataan Gubernur tersebut mengabaikan fakta nyata perusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat yang telah berlangsung lama. Pemerintah tidak seharusnya hanya berpedoman pada izin-izin formal Perusahaan, namun wajib mendahulukan aspek kelestarian lingkungan dan penegakan HAM,” kata Rocky.