BSY: Mengatasi Sampah Plastik Butuh Kebijakan Konkret

27 Feb 2024, 16:12 WIB

Direktur Bank Sampah Yamantab Damai Mendrofa (kiri) menunjukkan hasil kerajinan yang dibuat dari sampah plastik kepada masyarakat. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times – Sampah plastik masih menjadi persoalan serius yang belum terurai. Polemik ini seperti sifat plastik yang memang sangat sulit terurai jika terabaikan.

Setiap harinya, tingkat produksi sampah plastik masih begitu tinggi. Menyusul budaya konsumtif manusia yang juga tidak bisa dibatasi.

Bak Sampah Yamantab (BSY) terus bersuara soal sampah plastik dan solusi meminimalisirnya. Mereka terus melakukan berbagai upaya, mulai dari penyadaran, hingga aksi-aksi langsung sebagai kampanye baik dalam pengelolaannya.

1. Perlu kebijakan konkret untuk menekan volume sampah plastik

Anggota Bank Sampah Yamantab menganyam sampah plastik yang sudah dipilah menjadi produk daur ulang kreatif. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Direktur Bank Sampah Yamantab Damai Mendrofa mengatakan, persoalan sampah plastik harus dibarengi dengan kebijakan yang konkret dari pemerintah. Sampai hari ini, menurut dia, pemerintah masih belum memiliki kebijakan yang tegas dan terukur untuk menekan angka produksi plastik. Misalnya, pembatasan produksi kemasan-kemasan plastik yang berujung menjadi sampah.

“Jika ada aturan baik undang-undang, Permen hingga Perda, penegakannya masih sangat lemah,” kata Damai Mendrofa, Selasa 927/2/2024).

2. Rasa tanggungjawab dan kesadaran masih rendah

Anggota Bank Sampah Yamantab menganyam sampah plastik yang sudah dipilah menjadi produk daur ulang kreatif. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Selain minimnya aturan dan penegakannya, persoalan sampah juga berdampak pada minimnya kebertanggungjawaban di tingkat masyarakat.

“Sebut saja, kemauan pemilahan sampah mulai dari rumah, pertokoan, perkantoran atau sekolah. Padahal, pemilahan sampah menjadi satu unsur penting pengelolaan sampah,” katanya.

Slogan reduce (mengurangi), reuse (mengurangi) dan recycle (mendaur ulang) atau 3R juga belum diterapkan dengan baik. Misalnya, di sisi industri saja, belum tentu dilaksanakan dengan baik. Apalagi kepada masyaraat yang memiliki kesadaran masih rendah akan bahaya sampah plastik.

“Lalu, di sisi praktis masyarakat, penerapan 3R memang masih jauh dari harapan. Dengan alasan beragam, mulai hal yang rumit menyangkut rendahnya keuntungan materi dari mengelola sampah, hingga alasan-alasan remeh, misalnya alasan tak ada waktu luang untuk mau memilah sampah, dan memilih cara instan dengan membuang atau membakar. Padahal, dampak dari cara instan tersebut, saat ini nyata-nyata telah memberi dampak buruk, bahkan dikhawatirkan akan lebih buruk di masa depan,” tukasnya.

3. Buruknya pengelolaan sampah plastik berkontribusi mempercepat krisis iklim

Anggota Bank Sampah Yamantab menganyam sampah plastik yang sudah dipilah menjadi produk daur ulang kreatif. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Bagi BSY, buruknya pengelolaan sampah plastik akan memiliki dampak yang bisa dirasakan langsung oleh manusia. Sampah plastik kian memperparah krisis iklim yang terjadi karena dampak polutannya.

Kata Damai, pengelolaan sampah plastik perlu aksi-aksi nyata. Selain kebijakan yang berpihak pada keadilan iklim, ditambah dengan kesadaran masyarakat.

Apa yang dilakukan BSY selama ini, seperti memilah sampah plastik hingga membuatnya menjadi produk daur ulang, merupakan langkah kecil upaya penyelamatan bumi dari krisis iklim. Perlu aksi nyata bersama yang lebih besar untuk terus menekannya. Jangan sampai, upaya pengelolaan yang dilakukan hanya bersifat seremonial yang hanya ingin mendapat pengakuan dan pencitraan saja.

“Kita mulai beranjak lebih cepat dari sekedar menyatakan rasa kepedulian, tapi harus dipertanggungjawabkan dengan ikut terlibat dalam agenda-agenda pengelolaan, mulai dari membiasakan diri dengan perilaku yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, atau sederhananya menerapkan perilaku 3R dimaksud,” pungkasnya.