Kisah Adam Malik, Anak Siantar Jadi Jurnalis hingga Wakil Presiden

Sebelum berangkat ke Jakarta, Adam Malik diketahui pernah memimpin Partai Indonesia (Partindo) cabang Pematangsiantar dan Medan. Saat itu usia Adam Malik diketahui belum genap 17 Tahun. Awal karir Adam Malik di dunia politik semakin bersinar setelah meninggalkan Partindo dan merintis terbentuknya Partai Rakyat pada 1946.

Kelahiran Partai Rakyat tak lepas dari andil Tan Malaka. Partai Rakyat dikatakan merupakan lanjutan dari Partai Republik Indonesia (PARI). Tan Malaka yang menjadi panutan Adam Malik saat itu gagal mengambil-alih PKI. 

Pada 7 November 1948, Tan Malaka, Adam Malik dan kawan-kawan membentuk Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Kala itu di Indonesia ada dua kubu merah yang bersaing, yakni GRR melawan Front Demokrasi Rakyat (FDR) bentukan PKI. 

Partai Murba kemudian naik menjadi penerus trah golongan merah dan mengalahkan PKI. Pada tahun 1949, Tan Malaka meninggal dunia. Adam Malik yang masih tetap setia dengan Tan Malaka tetap di Partai Murba dan bahkan terpilih menjadi anggota parlemen. 

Pada tahun 1960, Presiden Soekarno menunjuk Adam Malik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Kemudian pada 1962 diangkat menjadi pemimpin delegasi RI berunding dengan Belanda di USA terkait Irian Barat.

Pecahnya Gerakan 30 September 1965, Adam Malik mengambil posisi aman dengan mendukung penuh Soeharto pasca tragedi yang menewaskan pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat itu. Setahun kemudian, Adam Malim keluar dari Partai Murba. 

Masih di tahun yang sama Adam Malim dilantik menjadi anggota kabinet dalam Kabinet Dwikora III. Saat itu Soekarno masih ditempatkan sebagai presiden dan sejak itu pula, Adam Malik selalu masuk dalam Kabinet. 

Pada 6 Juni 1968, Soeharto berhasil merebut kursi RI 1 dari Soekarno. Soeharto pun menjadi orang paling berpengaruh di negeri ini sejak saat itu. Lalu 3 tahun kemudian, Adam Malik bergabung ke Golkar dan pada 1978, ia  menjadi Wakil Presiden menggantikan Sri Sultan Hamengkubowono IX. 

Soeharto menunjuk Adam Malik sebagai Wakil Presiden dalam masa jabatan 1878-1983 atau di Kabinet Pembangunan III. Namun secara prinsip, jabatan Wakil Presiden adalah jabatan kehormatan dan tidak memiliki kekuatan dalam eksekutif. 

Adam Malik pun mengeluarkan jargon "Semua bisa diatur". Kata-kata itu tak keluar begitu saja dari seorang Adam Malik. Kondisi Indonesia kala itu mulai menggerahkan karena tidak ada yang tidak bisa diatur dengan uang. 

Adam Malik tutup usia pada 5 September 1984. Melalui Keppres Nomor 107/TK/1998, Adam Malik diangkat menjadi Pahlawan Nasional dan kemudian istri beserta anak-anaknya mendirikan Museum Adam Malik di Jakarta. 

Atas semua jasa-jasa Adam Malik dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, nama Adam Malik dijadikan nama lapangan utama dan nama jalan di kota kelahirannya, Pematangsiantar, Sumatra Utara.

Melalui Peraturan Daerah (Perda) No 15 tahun 1989, Lapangan Simarito yang dulunya menjadi nama lapangan utama Siantar diganti menjadi Lapangan H. Adam Malik. Kemudian jalan kota di sekitar Lapangan H. Adam Malik juga turut diganti menjadi Jalan H. Adam Malik. 

Sementara nama Simarito tetap bertahan untuk nama Kelurahan yang tidak jauh dari Lapangan H. Adam Malik. Dalam Perda tersebut juga dituliskan, Lapangan H. Adam Malik diperuntukkan untuk kegiatan kenegaraan, kegiatan agama dan kegiatan sosial. 

Atas jasa dan pengabdiannya juga, Adam Malik dianugerahi berbagai macam penghargaan, diantaranya Bintang Mahaputera kl. IV pada tahun 1971, Bintang Adhi Perdana kl.II pada tahun 1973.