Jaksa Daring Kejati Sumut, Konsultasi Hukum Gratis lewat Instagram

Abeto menyampaikan bahwa dalam hal penentuan dan pemilihan perkara yang bisa dihentikan dengan pendekatan RJ harus mengikuti proses panjang. Kemudian, usulannya juga disampaikan secara berjenjang.

Lebih lanjut, Abeto menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan, kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.

Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dijelaskannya, penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan, subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, serta latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana.

Kemudian, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

“Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, di antaranya adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana," ujarnya.

Abeto melanjutkan, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Penerapan RJ sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana. “Melalui pendekatan keadilan restoratif korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana,” kata Abeto.

Dalam pendekatan RJ, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada banyak aspek yang perlu menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, salah satunya adalah alasan kemanusiaan dan rasa keadilan yang sesungguhnya.

Usulan terhadap sebuah perkara, dilakukan secara berjenjang mulai dari JPU ke Kepala Seksi Pidana Umum, kemudian diusulkan ke Kajaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri mengusulkan ke Asisten Tindak Pidana Umum dan ke Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi. 

Dalam proses pengusulan ini, beberapa hal terkait perkara, tersangka dan korban menjadi perhatian penting. Setelah nantinya diusulkan dan dilakukan ekpose secara daring dihadapan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Maka penentuan akhirnya adalah ketika perkara itu disetujui atau tidak untuk dihentikan. Kalau disetujui, maka perkaranya dihentikan. Apabila tidak disetujui, maka perkaranya dilanjutkan.

"Sebuah perkara bisa dihentikan penuntutannya dengan pendekatan RJ setelah mendapat persetujuan secara berjenjang hingga keluar surat pernyataan dari Jampidum yang menyatakan disetujuinya penghentian perkara tersebut dengan pendekatan keadilan restoratif," ujarnya.