Kerugian yang Timbul Akibat Overtreatment di Layanan Kesehatan
Diskusi dampak overtreatment layanan kesehatan (dok.istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times- Kecurangan di rumah sakit atau biasa disebut overtreatment dan fraud di layanan kesehatan menjadi kerugian besar untuk pasien. Tetapi juga badan pelayanan kesehatan dan juga asuransi kesehatan.
Dampaknya, kepercayaan pasien terhadap kesehatan nasional berkurang. Mereka pun memilih untuk berobat ke luar negeri yang mengakibatkan devisa negara menguap hingga triliunan ripiah.
Bahkan, berdasarkan hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 3 rumah sakit ditemukan melakukan kecurangan dan berujung kepada tindakan keras dengan pemutusan pelayanan BPJS.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo di acara investortrust power talk bertajuk menyadari overtreatment pada layanan kesehatan, di Hotel Aryaduta, Kamis (22/8/2024).
“Kita harus mengedukasi masyarakat tentang bahaya ini sekaligus mengawasi pihak penyedia layanan kesehatan di Tanah Air. Perlu diingat bahwa fraud, overtreatment, termasuk tenaga layanan kesehatan yang bekerja sama dengan industri farmasi saat memberikan layanan kesehatan, bisa dipidanakan,” kata Rahmad.
1. Hal yang menyebabkan fraud di layanan kesehatan sulit dicegah
Diskusi dampak overtreatment layanan kesehatan (dok.istimewa)Menurut Rahmad, tersedia sistem anti fraud dan overtreatment pada layanan fasilitas kesehatan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai dasar hukum pengembangan sistem anti Fraud dan overtreatment di layanan kesehatan Tanah Air.
Peraturan menteri ini, kata Rahmad telah mencakup kegiatan-kegiatan seperti membangun kesadaran, pelaporan, pendeteksian, investigasi, hingga pemberian sanksi.
Ia menyebut ada sejumlah faktor yang membuat kontrol atas fraud di layanan kesehatan sulit dicegah. Pertama, sebut Rahmad, fraud hanya terlihat ketika dilakukan deteksi dan seringkali hanya mewakili sebagian kecil dari kecurangan yang dilakukan.
Indikator kinerja layanan kesehatan yang tersedia juga menurutnya masih ambigu dan terkait belum jelasnya apa yang disebut keberhasilan pelaksanaan fraud control plan. Upaya kontrol atas tindakan fraud pun terbentur pada banyaknya data yang harus diolah di tengah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
“Penindakan fraud juga umumnya bersifat tradisional. Kekuatan ancaman sanksi fraud baru terlihat dari penangkapan pelaku dan beratnya sanksi dijatuhkan bagi pelaku. Sementara pihak berwenang terlalu percaya diri dengan model kontrol fraud baru, dan pencegahan fraud seringkali hanya dialamatkan pada bentuk fraud yang sederhana,” ujar Rahmad.
2. Terlalu lebarnya competency gap antara pasien dan dokter
Diskusi dampak overtreatment layanan kesehatan (dok.istimewa)Sementara itu motivator hidup sehat dr Handrawan Nadesul mengungkapkan, di luar fraud dan overtreatment yang terjadi, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi merugikan pihak pasien sebagai konsumen layanan kesehatan.
"Pertama adalah terlalu lebarnya competency gap antara pasien dan dokter. Berikutnya attitude pada dokter yang ia sebut tidak mengedankan akhlak yang baik, tak taat hukum dan mengabaikan etika. Selanjutnya adalah kapasitas pada profesi dokter, karena seorang dokter harus terus meningkatkan kecakapannya dengan terus melakukan updating ilmu secara berkelanjutan,” ujar Handrawan.
Selain itu competency gap antara pasien dan dokter, membuat otoritas profesi dokter nyaris tak terbatas sehingga apapun yang disampaikan dokter kerap dipatuhi pasien.
“Untuk itu dibutuhkan edukasi pasien atau masyarakat, agar mereka memiliki wawasan medis yang lebih baik, dengan penyuluhan lewat media massa sehingga masyarakat pasien sadar bahwa mereka memiliki hak untuk bertanya seputar layanan kesehatan yang diterimanya,” ujar Handrawan.
3. Pasien juga perlu wawasan medis
Diskusi dampak overtreatment layanan kesehatan (dok.istimewa)Praktisi medis dari Yayasan Orangtua Peduli (YOP), dr. Rini, MARS menyebut bahwa perlu dibangun sebuah komunikasi dua arah antara pasien dan dokter, serta membuka ruang seluasnya bagi pertanyaan dari para pasien.
“Sementara itu pasien juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi kesehatannya, serta memahami setiap perawatan yang mereka terima dari dokter, menyimpan dengan baik setiap catatan medikal mereka, dan mengkaji secara detil setiap tagihan medis yang mereka terima,” kata Rini.
Untuk bisa meningkatkan pemahaman pasien soal layanan kesehatan, tentunya dibutuhkan peningkatan literasi kesehatan, yang menjadi tanggung jawab bersama, tak cuma dari pemerintah dan kalangan medis semata.
Rini menyebut biaya layanan kesehatan di Indonesia mengalami kenaikan 13,6 persen secara tahunan di 2023, lebih tinggi dari rerata negara-negara Asia yang sebesar 11,5 persen.
“Tingginya biaya medis ini salah satunya disebabkan overuse of care atau biasa dikenal dengan overtreatment, lalu rendahnya kesadaran untuk hidup sehat, serta rendahnya layanan yang mengarah pada pencegahan penyakit,” kata Rini.
Sementara Chief Excutive Officer PT Investortrust Indonesia Sejahtera Primus Dorimulu selaku publisher Investortrust.id menyampaikan, penting untuk meningkatkan literasi kesehatan.
“Kita sudah terbantu dengan digitalisasi kesehatan, memahami setiap informasi yang bisa didapatkan lewat sejumlah laman informasi kesehatan digital. Masih banyak yang belum meningkatkan literasi kesehatan mereka, dan ajang diskusi ini merupakan upaya Investortrust.id untuk ikut meningkatkan literasi publik terkait layanan kesehatan, yang pada ujungnya akan mencegah terjadinya overtreatment yang berpotensi menjadi sebuah fraud,” kata Primus.
Baca Juga: Cara Mengukur Lingkar Pinggang, Kenali Risiko Kesehatan