Apersi Sumut Tagih Janji Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi FLPP
Ilustrasi rumah subsidi di Kendal. (IDN Times/Dhana Kencana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times- Pemerintah telah mengumumkan akan menambah kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024 sebanyak 34 ribu dari total 166 ribu unit pada Agustus 2029 lalu. Namun sampai saat ini belum terealisasi.
DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta pemerintah segera menepati janjinya. Hal itu disampaikan Ketua DPD Apersi Sumut HM Yulius.
"Naiknya kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan. Begitu juga bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan penerima rumah subsidi menunggu realisasi penambahan kuota tersebut," ujar HM Yulius.
1. Sampai akhir September belum ada tanda-tanda direalisasikan
Ketua DPD Apersi Sumut HM Yulius (dok.istimewa)Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum direalisasikan.
"Sampai saat ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota. Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum terlaksana," ungkap HM Yulius.
FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA. Suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.
2. Pengembang terpaksa memberhentikan pekerjanya
Ilustrasi rumah subsidi. (dok. Apersi)Dampak dari belum terealisasikannya kuota tambahan itu membuat pengembang terpaksa harus memberhentikan pekerjanya.
Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja mengatakan bahwa keputusan penambahan kuota FLPP bergantung kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian Keuangan.
"Kinerja Kemenkeu terkesan lamban dalam menambah kuota Rumah Subsidi. Akibatnya kami para pengembang terpaksa memberhentikan tenaga kerja seperti misalnya pekerja bangunan," kata HM Yulius.
Yulius berharap kebijakan ini bukan hanya janji manis. Belum direalisasikannya kebijakan ini membuat pengembang lebih berhati-hati terkait cash flow. "Masalahnya, karena banyak pengembang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tak bisa ditunda," katanya mengeluh.
3. Pembangunan properti perumahan menggerakkan sektor ekonomi lainnya
ilustrasi rumah subsidi (pexels.com/Monstera Production)Menurut Yulius, selama ini dalam setiap pembangunan properti atau perumahan secara otomatis selalu menggerakkan sektor ekonomi lainny. Yulius mencontohkan, puluhan pekerja bangunan atau tukang saat ini banyak yang menganggur karena tak ada pembangunan perumahan sejak beberapa bulan terakhir di Sumut.
Berdasarkan data selama ini, dalam setiap proyek pembangunan perumahan, ada sekitar 180 sektor industri yang ikut bergerak.
Diketahi pada tahun 2024, pemerintah memberikan kuota FLPP hanya sebanyak 166 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan realisasi FLPP tahun 2023 yang mencapai 229 ribu unit rumah subsidi.
Baca Juga: 5 Trik Sulap Sudut Rumah jadi Perpustakaan Mini yang Nyaman!