Buruh dan Petani Demo di DPRD Sumut, Minta PP Tapera Dibatalkan
Sebut Tapera tak menjamin buruh punya rumah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Partai Buruh Sumatra Utara bersama dengan kelompok buruh hingga petani beramai-ramai menggeruduk kantor DPRD Sumatra Utara, Selasa (11/06/2024). Hal tersebut merupakan bentuk protes para buruh terkait diterbitkannya peraturan pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan Tapera dinilai mereka dapat mencederai kelangsungan hidup buruh. Mereka sepenuhnya tidak terima gaji mereka nantinya dipotong 2.5 persen, apalagi program tersebut diwajibkan.
1. Potongan Tapera 2.5 persen dinilai tak bisa memastikan buruh memiliki rumah
Ketua Partai Buruh Sumatra Utara, Willy Agus Utomo, menyoroti kebijakan Tapera yang dinilai dapat membuat para buruh sengsara. Potongan sebesar 2.5 persen baginya juga belum bisa memastikan buruh memiliki rumah.
"Kami elemen partai buruh Sumut yang di dalamnya itu ada serikat buruh, petani, nelayan, hingga rakyat kecil di Sumut, menolak keras PP Tapera ini. Di mana PP tapera mengakibatkan ada pemotongan yang begitu besar kepada kaum buruh, menambah tergerusnya upah buruh sehingga buruh itu hari ini yang miskin tambah miskin lagi," kata Willy.
Dirinya menyangsikan program Tapera ini yang sewaktu-waktu bisa saja menjadi lahan korupsi para pejabat negara.
"PP Tapera ini mengundang lahan korupsi bagi pejabat. Di mana tidak ada uang pemerintah, yang ada hanya uang buruh yang begitu besar. 2,5 persen buruh dan 0.5 persen pengusaha, ini dikelola pemerintah dan itu juga belum memastikan kita punya rumah. Kalau kita hitung pun, itu masih kecil. Tak sanggup beli rumah sederhana versi pemerintah sendiri. Kami tolak tegas dan minta agar dibatalkan kebijakan Tapera tersebut," tambahnya.