Sumut Dapat Dana BOKB Sumut Rp493,7 M untuk Tekan Stunting 2023
Ilustrasi pertumbuhan anak stunting (pexels)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Sumatra Utara mendapat peningkatan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2023. Tahun ini dana yang dikucurkan untuk Sumut menjadi Rp493,7 miliar.
Menanggapi ini, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumut, Musa Rajekshah berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyerap dana BOKB secara optimal guna mempercepat penurunan stunting sebagai fokus utama.
“Bersama BKKBN Sumut kita targetkan prevalensi stunting sebesar 18 persen tahun ini,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah saat rapat persiapan Rakerda dan rencana kegiatan Ambasador goes to Lake Toba di Ruang Kerja Wagub Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (30/1/2023).
1. Angka stunting terus ditekan signifikan
Wagub Ijeck (IDN Times/Istimewa)Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan, Sumut menurunkan angka prevalensi stunting 4,7 persen dari 25,8 persen dari 2021.
Pada 2022, Pemprov Sumut menargetkan prevalensi stunting turun 22 persen. Realisasinya, angka stunting turun hingga 21 persen.
“Capaian yang luar biasa ini atas kerja sama antara Kepala Perwakilan BKKBN dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Mudah-mudahan kami yakin untuk tahun 2023 angka 18 persen bisa tercapai bahkan mungkin bisa di bawah itu,” ujar Ijeck.
2. Penyerapan BOKB dinilai belum maksimal
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat menghadiri Forum Nasional Stunting 2021 di Jakarta, Selasa (14/12/2021). (IDN Times/Ridho Fauzan)Kata Ijeck, penyerapan BOKB dinilai belum maksimal. Evaluasi ini akan dibahas pada Rakerda Penurunan Stunting bersama Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Sumut pada 8 Februari mendatang.
“Nanti pada saat Rakerda akan kita diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam optimal dalam penyerapan dana BOKB, apalagi tahun ini jumlahnya meningkat hampir 300 persen.. Kita bukan mau mengejar angka, kita mau daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi itu kita kejar supaya kasusnya menurun, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat kita,” tutup Ijeck.
3. Prevalensi stunting harus ditekan hingga 14 persen hingga 2024
Mengejar target penurunan stunting, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fokus mengampanyekan formula Empat ‘Terlalu’ (4T). (Dok. Kominfo)Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Irzal menyampaikan target prevalensi stunting di Sumut pada tahun 2023 mencapai 18,55 persen dan di tahun 2024 mencapai 14,92 persen.
Dia berharap realisasi dana BOKB bisa dimaksimalkan tahun ini. Tahun lalu, belum ada kabupaten/kota yang berhasil menyerap hingga 100 persen.
“Realisasi dana BOKB tahun 2022 yang paling tinggi di antaranya Tapanuli Selatan mencapai 90,57 persen dan Sibolga sebesar 86,92 persen. Tahun ini dana BOKB meningkat menjadi Rp493.759.896.000, jumlah ini mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp171 miliar,” katanya.
BKKBN, lanjutnya telah menyediakan data keluarga berisiko stunting dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21) yang diiringi dengan verifikasi dan validasi setiap tahunnya.
“Data by name by address tersebut menjadi pegangan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melaksanakan fungsi pendampingan,” katanya.
Selain itu, operasional BKKBN Sumut juga telah membentuk 10.323 TPK di semua desa dan kelurahan, dimana tim ini beranggotakan sekitar 30.369 orang bidan, PKK dan kader KB.
“TPK dibekali dengan pelatihan dasar dalam melaksanakan fungsinya, diperlengkapi dengan penyediaan paket data setiap bulannya dan anggaran operasional saat melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran,” pungkasnya.
Baca Juga: Bela Klub Liga 1 Dewa United, Ini 5 Fakta Egy Maulana Vikri
