Soal SKB 11 Menteri, Menko Mahfud MD Bantah Kembali ke Orde Baru
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jika deradikalisasi sudah melibatkan eks Napi Teroris. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri menjadi sorotan penting belakangan. SKB yang berisi soal penanganan radikalisme terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, mendapat penolakan dari berbagai pihak.
Mulai dari kalangan partai politik, aktivis hingga pengamat, menganggap SKB 11 menteri adalah sistem untuk kembali ke masa orde baru.
Bagaimana tanggapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD.
1. Mahfud membantah kembali ke orde baru
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jika tren radikalisme dan terorisme menyasar kaum millennial (Prayugo Utomo/IDN Times)Mahfud langsung menjawab berbagai kritik terkait SKB 11 Menteri. Kata dia, SKB itu adalah upaya menghempang radikalisme di kalangan ASN.
“Oh endak, kenapa harus kembali ke Orde Baru? Endak ada, artinya semua bisa terkontrol sekarang, endak bisa dong sekarang kembali ke otoritarianisme, sudah tidak mungkin, bagaimana caranya?” ucap Mahfud di Medan, Selasa (26/11).
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Paham Terorisme Kini Juga Sasar Perempuan
2. SKB 11 Menteri bakal menyusun soal tindakan hukum radikalisme
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD berkomentar soal deradikalisasi di kalangan millennial (IDN Times/Prayugo Utomo)Kata Mahfud, keputusan SKB 11 Menteri bakal menghasilkan tindakan untuk menangkal radikalisme. Kebijakan soal radikalisme juga sudah banyak disusun.
Ada tiga jenis tindakan radikal yang ingin dicegah, yakni ujaran kebencian, terorisme, dan wacana.
“Ujaran kebencian, menganggap orang lain yang berbeda harus dilawan dan harus disalahkan. Yang kedua bentuknya jihad teroris bukan jihad yang bener, itu biasanya membunuh orang meledakkan gitu, lalu yang ketiga wacana,” ungkap Mahfud.
Ujaran kebencian itu, kata Mahfud, sudah diatur banyak undang-undang. Sementara radikalisme wacana itu menurut Mahfud menyasar anak milenial. Untuk itu sudah ada kebijakannya sendiri sendiri.
“Yang millennial dengan wacana, pendidikan, sosialisasi, halakoh, pertemuan, diskusi, tentu melalui kurikulum di semua lembaga pendidikan. Itu yang kemarin dituangkan dalam SKB 11 pejabat itu,” tegasnya.
3. Angka radikalisme jauh menurun
Ilustrasi lawan radikalisme. (IDN Times/Sukma Shakti)Mahfud juga mengatakan jika angka radikalisme jauh menurun. Pemerintah mengklaim jika selama ini mereka lebih cepat tanggap dalam menangani wacana soal terorisme.
Meski menurun dia tak menampik jika tren persebaran radikalisme berubah. Sasarannya adalah kaum millennial.
Kejadian di Kota Sibolga, penikaman Menkopolhukam Wiranto di Banten, Jawa Timur, dan terakhir di Mapolrestabes Medan, menjadi contohnya.
“Kemudian tindakan yang sifatnya jihadis sekarang sudah berkurang, tahun 2019 hanya ada beberapa kasus, tapi tahun 2018 dan 2017, itu kan banyak. Cuma sekarang ini yang terjadi di Medan, kemudian Pak Wirando, Cuma 2 saya kira yang 2019, dulu kan banyak,” jelas Mahfud.
“Itulah perlunya SKB kemarin sebelas itu, agar semua lini yang bisa menimbulkan radikalisme ke arah tiga jenis tindakan radikal itu bisa diatasi,” pungkasnya.
Baca Juga: Mahfud MD Datang ke Medan: Polisi Tidak Mau, Lapor ke Saya
