SMI Demo, Uang Kuliah Tunggal Dianggap Tak Berpihak pada Rakyat Miskin
IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Orasi kembali memekik di Bundaran Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Senin (2/9). Bukan membahas soal kisruh Papua atau soal pemindahan Ibu Kota negara. Puluhan massa dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menyuarakan soal kondisi pendidikan.
Berbagai macam poster dibawa. Isinya menganggap pemerintah Joko Widodo melakukan kapitalisasi pada dunia pendidikan.
Wacana yang dibawa adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah universitas. Semenjak sistem ini diberlakukan memang terus menuai polemik.
1. UKT membuat rakyat miskin tidak mendapat pendidikan tinggi
IDN Times/Prayugo UtomoTingginya biaya pendidikan dianggap massa semakin mencekik rakyat miskin untuk mendapat pendidikan. Khususnya di sejumlah universitas negeri.
Koordinator aksi Ali Syahputra menegaskan, meningkatnha biaya pendidikan adalah dampak dari lahirnya Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012. Peraturan itu dianggap memicu soal otonomi kampus.
“Itu diperkuat dengan Permendikti Nomor 39 tahun 2017,” ujar Ali.
Baca Juga: [BREAKING] Cilegon United Hajar PSMS Medan 3-0
2. Suarakan soal demokrasi kampus yang terancam
IDN Times/Prayugo UtomoMassa juga menyuarakan soal kondisi demokrasi kampus yang semakin terancam. Negara seolah membatasi mahasiswa dan masyarakat dalam penyampaian aspirasi.
"Kehidupan berdemokrasi di kampus juga sering di hadapkan dengan intimidasi dan represif oleh pihak keamanan. Dari pemerintah hingga pejabat kampus, alergi dengan kritik yang disampaikan di depan umum," jelas Ali.
3. SMI juga singgung soal kenaikan iuran BPJS
IDN Times/Yuda AlmerioSelain soal pendidikan, SMI juga membawa wacana soal rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kebijakan ini dianggap sangat memberatkan masyarakat.
"Kami DPP SMI meminta pemerintah tidak tutup mata terhadap situasi yang terjadi di masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan," tuturnya.
Dengan kenaikan iuran BPJS itu, membuat akses rakyat miskin terhadap fasilitas kesehatan semakin terbatas.
Baca Juga: Jika Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik, Defisit Bisa Rp77,9 T pada 2024
