Sertifikat Geopark Tidak Akan Terbit Jika Keramba Ada di Danau Toba
IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Toba Samosir, IDN Times – Keramba Jaring Apung (KJA) menjadi isu utama yang ada di Danau Toba. Keramba disebut menjadi salah satu sumber kerusakan lingkungan di danau terbesar di Asia Tenggara itu.
Gubernur Sumatera Utara juga didesak mengeluarkan regulasi soal KJA di Danau Toba. Pertimbangannya adalah, Danau Toba masuk dalam destinasi superprioritas, yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo.
Menteri Pariwisata Arief Yahya pun kembali menyinggung soal KJA. Dia juga ingin Danau Toba menjadi daerah zero keramba.
Baca Juga: Rapat dengan Jokowi, Edy Rahmayadi Bahas Pencemaran Danau Toba
1. Sertifikasi Unesco Global Geopark juga mendorong zero keramba
IDN Times/Indah Permatasari LubisSaat ini, pemerintah sedang getol memperjuangkan Danau Toba masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG). Itu juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari Wisatawan Mancanegara yang bisa menghasilkan devisa. Kesejahteraan rakyat juga bakal meningkat jika pariwisatanya semakin maju.
Arief Yahya, mendorong regulasi soal keramba itu bisa dilakukan secepatnya. Meskipun kata dia, keberadaan keramba bukan berarti mengganggu sertifikasi itu.
“Kalau kita tidak berani ke UGG maka pencemaran akan bertambah. Sama ini kalau kita analogikan, Saya datang ke Danau Tondani, ada yang tanya, bagaiman menghilangkan enceng gondok. Saya bilang. Kalau tidak berani mengadakan even di Tondano seumur- umur, tondano ini akan seperti ini. Hadapi saja. Undang saja Unesco. Jadi biarkan bersih nanti dengan sendirinya. Soalnya kalau gak bersih, gak keluar sertifikat,” ujar Arief Yahya saat meninjau destinasi The Kaldera Toba Nomadic Escape, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Kamis (18/7) petang.
2. Edy Rahmayadi juga tunjukkan komitmen tertibkan KJA
IDN Times/Prayugo UtomoGubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah menunjukkan komitmennya untuk menertibkan KJA. Meski pun dengan cara perlahan.
Kata Edy, jika air Danau Toba makin tercemar, maka tidak akan ada lagi wisatawan yang datang. Target satu juta wisman yang dicanangkan pemerintah juga pesimis tercapai.
"Orang ke Danau Toba mau lihat air, airnya tercemar. Bagaimana orang melihat lagi," ungkap Edy di Kota Medan.
Keluhan demi keluhan soal KJA sudah diterima Edy. Baik milik perusahaan atau pun per orangan atau warga. Pemprov Sumut didesak membuat ketegasan.
3. Soal PT Aquafarm juga jadi perhatian Edy
IDN Times/Fadli SyahputraEdy sudah lama menyoroti PT Aquafarm yang juga memiliki KJA di Danau Toba. Untuk menyelesaikannya, kata Edy ada dua cara. Pertama soal regulasi dan kedua soal bisnis.
"Karena, izinnya ada dari pusat. Insyaallah secepatnya selesai, waktunya sama presiden. Masyarakat tidak perlu ikut-ikutan. Kalau tidak kondusif masyarakatnya, wisatawannya akan bubar,” pungkasnya.
Baca Juga: Yuk Keliling Danau Toba Naik Kapal Wisata Khas Batak, Segini Tarifnya
