2. Demokrasi itu unik, jalankan sebaik mungkin

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Medan, Jumat (4/7). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dalam pertemuan itu, Mahfud sempat menjelaskan secara panjang soal demokrasi. Kata Mahfud, Demokrasi sebenarnya unik. Sehingga penyelenggara harus menjalankan Pemilu sebaik mungkin.

“Demokrasi dan negara itu sesuatu yang unik,  diperbaiki di sini mencuit di sini, di treatment di sini mencuit di sana,  terus begitu, demokrasi itu terus berbagi. Ketika kita katakan begini, hakim tidak, ketika hakimnya iya, polisinya tidak. Ketika polisi bisa diberi pengertian jaksanya lainnya lagi politisiya lain lagi, nah itulah demokrasi,” ujar Mahfud.

3. Menteri Tito ingatkan pemerintah daerah untuk pencairan dana hibah

Mendagri Tito Karnavian Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Medan, Jumat (4/7). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini, segera mencairkan seluruh dana hibah yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Lantaran sampai saat ini, masih ada beberapa daerah yang belum mencairkan seluruhnya.

Laporan yang diterima Tito dari dari Ketua KPU dan Bawaslu Sumut, prinsipnya semua daerah yang akan menggelar pemilihan di Sumut telah siap.

Bahkan Gubernur Sumut sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. “Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada. Kemudian dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD,  Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh," katanya.

4. Hanya sebagian daerah di Sumut yang belum mencairkan NPHD

[Ilustrasi] Seorang disabilitas netra memasukkan surat suara kedalam kotak pada Pilpres 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)

Terkait anggaran Pilkada di Sumut, hanya sebagian kecil daerah yang belum melakukan pencairan, di antaranya, Mandailing Natal dan Samosir. Namun dalam pertemuan itu, kepala daerah yang bersangkutan sudah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan pencarian dana hibahnya.

"Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang 996 miliar dan kepada bawaslu sebanyak 157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat," ujarnya.

Artinya, lanjut Tito, anggaran dari daerah sebagian sudah masuk. Ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana yang  dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk seluruhnya.

“Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, nah itu kira-kira," kata Mendagri.

5. Pilkada di tengah pandemik jadi PR berat penyelenggara

Mural Pilkada Serentak 2020 ( ANTARA FOTO/Fauzan)

Pilkada kali ini pun menjadi PR berat bagi penyelenggara. Lantaran diselenggarakan di tengah pandemik corona.

Namun kata Tito, keterlibatan penyelenggara untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh di masyarakat sangat dibutuhkan.

" Kita ramai-ramai bantu untuk sosialisasi agar partisipasi masyarakat tinggi dan isu yang kita angkat isu sentralnya adalah mengenai masalah efektivitas kepala daerah dan daerah  yang melakukan Pilkada ini dalam rangka menangani COVID-19. Sehingga Pilkada bisa mempercepat pengendalian COVID-19,  disamping akan membantu sektor ekonomi dan dampak sosialnya karena ada uang yang beredar," pungkasnya.

Baca Juga: Mahfud Soal RUU HIP: Trisila dan Ekasila Hanya Konsep Sejarah