Menteri Hadi Tjahjanto Bakal Gebuki Mafia Penyerobot Tanah Rakyat
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan SHT di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Kamis (17/11/2022). (Dok Diskominfo Sumut)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) kepada masyarakat di Kelurahan Medan Tenggara, kecamatan Medan Denai, Kamis (17/11/2022).
Dalam kesempatan itu, Hadi memberikan peringatan kepada para mafia tanah agar tidak menyerobot lahan milik masyarakat. Khususnya yang sudah memiliki SHT. Sertifikat hak tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan.
1. Mafia penyerobot lahan masyarakat akan digebuk
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan SHT di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Kamis (17/11/2022). (Dok Diskominfo Sumut)Kata Hadi, pihaknya tidak segan – segan untuk menindak para mafia yang menyerobot lahan masyarakat. Apalagi sampai melakukan segala cara.
"Kalau berani, maka Pak Gubernur dan Pak Walikota, menteri akan kejar, dan akan gebuki mafia itu," kata Hadi kepada wartawan, usai menyerahkan SHT kepada sejumlah warga di Jalan Kramat Indah, Gang Trenggono II dan III, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Kamis (17/11/2022).
Hadi menjelaskan masyarakat jangan mau ditakuti oleh oknum dan mafia tanah. Bila sudah memiliki SHT dan miliki kekuatan hukum tetap didalamnya. “Jangan coba-coba tak akan bisa," kata Hadi.
Baca Juga: Polres Langkat: Dugaan Korupsi PSR Sudah Naik ke Penyidikan
2. PTSL akan terus digeber berikan kepastian hukum
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan SHT di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Kamis (17/11/2022). (Dok Diskominfo Sumut)Hadi menjelaskan, saat ini kementeriannya terus menggeber program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
"Kita akan melindungi rakyat, masyarakat sudah memiliki kepastian hukum, harus dijaga keamanannya dan rakyat merasakan kehadiran negara, dengan kehadiran pembagian PTSL," kata Hadi.
Hadi mengatakan, PTSL merupakan program strategis nasional menjadi atensi Presiden Joko Widodo untuk memberikan hak-hak masyarakat terhadap kepemilikan tanah, yang berstatus SHT.
"Bapak Presiden memberikan atensi luar biasa untuk PTSL ini. Saya diberikan mandat kepada bapak Presiden untuk mempercepat penyelesaian program PTSL sejumlah 126 juta bidang (tanah)," sebut Hadi.
3. Sudah 100 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan SHT di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Kamis (17/11/2022). (Dok Diskominfo Sumut)Hadi menjelaskan, saat ini sudah 100 juta dari 126 juta bidang tanah yang sudah memiliki peta bidang atau terdaftar. Saat ini yang sudah bersertifikat atau SHT sekitar 82,5 juta bidang tanah.
"Dan saat ini, saya ngecek bagaimana pelayanan. Apakah ditarik biaya, diluar biaya ketentuan. Semuanya menjawab tidak, tanya langsung. Artinya, di lapangan berjalan lancar sesuai dengan diinginkan bersama," tutur Hadi.
Untuk status Kelurahan Medan Tenggara, Hadi mengatakan menjadi kelurahan lengkap. Artinya, seluruh wilayah sudah terdaftar. "Sudah masuk catatan dan digitalisasi sudah terdaftar," ucapnya.
Untuk di Kota Medan, kata Hadi, sekitar 4.000 sudah memiliki peta bidang tanah. Saat ini sudah sekitar 3.900 SHT. Seluruhnya diperkirakan tuntas akhir November 2022.
Sementara itu, di Kota Medan terdapat 16 ribu bidang tanah sudah terdaftar. Hadi mengatakan masih dilakukan proses kelengkapan administrasi menuju diterbitkan SHT dan akan diserahkan kepada masyarakat. “Tapi permasalahannya, apakah masyarakat itu, sudah membagi hak warisnya. Permasalahan mereka memiliki hak yuridis, tapi saat itu masih berada di luar kota," jelas Hadi.
Baca Juga: Melirik Dugaan Korupsi PSR Belasan Miliar di Langkat
