HUT Bhayangkara ke-74, Reformasi Kepolisian Belum Tuntas

KontraS: Polisi berwatak sipil kapan terwujud?

Medan, IDN Times – Organisasi masyarakat sipil tidak ingin Hari Ulang Tahun Bhayangkari ke-74 hanya menjadi euforia belaka. Polri harusnya melakukan evaluasi internal secara besar-besaran di jajarannya.

Kritik terhadap kepolisian di HUT Bhayangkara kali ini datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara. KontraS menilai, reformasi di tubuh kepolisian belum tuntas.

Polisi hari ini belum menunjukkan sikap Promoter atau Profesional, Modern dan Terpercaya seperti semboyan yang selalu digaungkan belakangan ini. Itu ditunjukkan dengan masih banyaknya persoalan akuntabilitas dalam penegakan hukum, praktek kekerasan dan penyiksaan, pungli, hingga arogansi oknum yang merusak citra kepolisian.

“Ini menjnadi PR besar Polri saat ini. Sejalan dengan 22 tahun masa transisi demokrasi masyarat juga ingin citra kepolisian semakin baik,” ujar Koodinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis, Rabu (1/7).

1. Pengawasan internal dan eksternal belum dilakukan secara maksimal

HUT Bhayangkara ke-74, Reformasi Kepolisian Belum TuntasIlustrasi Polisi (IDN Times/Prayugo Utomo)

Kata Amin, persoalan di tubuh kepolisian itu terjadi lantaran belum maksimalnya mekanisme pengawasan baik secara internal melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) dan Profesi dan Pengamanan (Propam) maupun eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sebagai lembaga yang banyak terlibat dalam mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran aparat, KontraS sering menemui proses penanganan kasus yang diadukan masih berbelit dan terkesan lambat.

“Jika proses pengawasan internal dan eksternal berjalan baik dapat menjadi titik tolak dalam mendorong reformasi kepolisian. KontraS sangat mendorong reformasi kepolisian segera dituntaskan,” ungkap mantan Aktifis HMI FISIP itu.

2. Pimpinan Polri harus tegas memproses oknum polisi yang melanggar

HUT Bhayangkara ke-74, Reformasi Kepolisian Belum TuntasPasukan kepolisian (IDN Times/Alex J. Harianja)

KontraS juga mendorong pimpinan Polri bisa tegas mendorong proses hukum bagi personel yang melakukan pelanggaran. Ketegasan justru baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Menutup-nutupi persoalan dengan alasan agar citra kepolisian tidak tercoreng adaalah paradigma yang keliru,” katanya.

KontraS Sumut mengapresiasi langkah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara untuk menindak personel yang terlibat kasus narkoba. Namun, dia menyayangkan kasus-kasus kekerasan yang kerap dilakukan aparat kepolisian dalam rangka penegakan hukum.

“Ketegasan serupa belum kita lihat dalam kasus-kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh personel Polda Sumut,” tukasnya.

Baca Juga: Kapolri Idham Azis: Saya Ini Apalah, Cuma Pecahan Beling Saja

3. Momentum HUT Bhayangkara harus jadi momentum penting reformasi kepolisian

HUT Bhayangkara ke-74, Reformasi Kepolisian Belum Tuntas(Ilustrasi anggota polisi) Dok. Humas Polri

Amin berharap cita-cita reformasi bukan hanya sekadar pada sektor pemerintahan. Melainkan meliputi sektor keamanan khususnya kepolisian.

Momentum Hari Bhayangkara harus menjadi spirit pencapaian institusi kepolisian yang profesional, akuntabel serta berwatak sipil. Sebagaimana lazimnya lembaga kepolisian di negara-negara demokrasi. Kepolisian menjadi lembaga pelayan, pengayom, menjaga rasa aman dan damai dalam masyarakat.

“Jangan sampai promoter hanya menjadi slogan belaka,” imbuhnya.

4. Polda Sumut komitmen tingkatkan pelayanan polisi humanis dan sadar HAM

HUT Bhayangkara ke-74, Reformasi Kepolisian Belum TuntasKapolda Sumut Irjen Martuani Sormin. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Terpisah, Kapolda Sumut Irjen Martuani yang ditanyai soal kritik dari organisasi masyarakat sipil terkait penanganan di jajarannya memberikan catatan penting. Pelayanan humanis terhadap masyarakat akan terus dimaksimalkan.

“Kalau kritik dari masyarakat, elemen elemen masyarakat juga sangat kami butuhkam. Dari kritik ini kami bisa tahu apa yang masih kurang, yang dilakukan anggota kami. Tapi secara simultan seluruh lembaga kepolisian di tingkat sekolah polisi negara dan tingkat akademi, kami senantiasa diingatkan tentang, pelayanan yang humanis dan penghormatan terhadap HAM. Ini yang menjadi materi kuliah utamanya di lembaga pendidikan Polri,” ujar Martuani usai apel virtual HUT Bhayangkara di Mapolda Sumut, Rabu (1/7).

5. Komitmen penindakan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran akan semakin diperkuat

HUT Bhayangkara ke-74, Reformasi Kepolisian Belum TuntasIDN Times/Galih Persiana

Soal sanksi terhadap anggotanya yang melanggar, Martuani punya cara sendiri. Meskipun dia tak menampik jika tetap memberlakukan sanksi berjenjang, mulai dari teguran hingga pidana.

“Mungkin rekan rekan bisa melihat bahwa disiplin yang saya bawa disini adalah disiplin membuat rasa malu. Bagaimana membuat anggota itu malu untuk melanggar,” pungkasnya.

Catatan IDN Times, Martuani pernah menghukum anggotanya yang memakai narkoba dengan memakaikan rompi khusus dan berkeliling di Mapolda Sumut. Itu dianggapnya efektif untuk memberikan rasa jera kepada anggotanya yang nakal.

“Harapan saya tahun depan dan akan datang, pelayanan Polda Sumut, di seluruh jajaran akan lebih humanis dan mendekatkan polisi dengan masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga: KontraS: Bangsa Merdeka Harusnya Tidak Mengenal Praktik Penyiksaan

Topik:

  • Doni Hermawan

Berita Terkini Lainnya