Medan, IDN Times - Kasus raibnya uang Rp1,6 miliar milik Pemprov Sumatera Utara memasuki pekan ketiga. Namun kasus itu hingga kini belum terungkap juga.

Pihak kepolisian menyebut terus melakukan penyelidikan. Saksi-saksi juga sudah diperiksa. Internal Pemprov Sumut juga melakukan pemeriksaan lewat inspektorat. Namun belum juga diketahui bagaimana hasil pemeiksaannya.

Teranyar, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menonaktifkan tiga pejabat terkait. Karena uang itu rencananya akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Sumut untuk Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Pemeriksaan internal oleh Inspektorat terkait hilangnya uang tersebut terus berjalan. Untuk memudahkan hal itu, Gubernur sudah menonaktifkan tiga orang pejabat,” ujar Wakil Gubernur Musa Rajekshah.

Tiga orang yang dinonaktifkan itu antara lain, Raja Indra Saleh sebagai Sekretaris BPKAD yang juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKAD, Fuad Perkasa sebagai Kabid Pengelolaan Anggaran BPKAD dan Henri Pohan sebagai Kasubbid Pengelolaan Anggaran I BPKAD.

“Diharapkan kepada tiga orang ini dapat lebih fokus menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat. Sehingga masalah ini segera terungkap dan dapat menjadi pelajaran ke depan,” pungkasnya.

Selain menonaktifkan tiga pejabat, Gubernur juga menunjuk 4 pejabat untuk mengisi posisi yang lowong. Yaitu Ismael Parenus Sinaga (Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil) menjadi Plt Kepala BPKAD, Halimatusakdiah (Kabid Perbendarahaan) sebagai Plt Sekretaris BPKAD, Mhd Rahmadani Lubis (Kabid Bina Keuda Kab/Kota) sebagai Plt Kabid Pengelolaan Anggaran, dan Ahmad Syafei (Kasubbid Pengelola Anggaran II) sebagai Plt Kasubbid Pengelola Anggaran I.

“Kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang, karena itu, saya minta seluruh pejabat memiliki rasa tanggungjawab dan mempedomani aturan yang sudah ada,” pungkas laki-laki yang akrab disapa Ijeck itu.

Baca Juga: Rp1,67 M Raib di Pemprov Sumut, Gubernur Edy: Sudah Pasti Janggal