Baru Dilantik, Ketua DPRD Langsung ‘Semprot’ Gubernur Edy Rahmayadi
Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting (kanan) (Dok.IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Baskami Ginting dari fraksi PDI Perjuangan dilantik menjadi Ketua DPRD Sumut, Senin (28/10). Dia dilantik bersama empat pimpinan lainnya.
Baru hitungan menit dilantik, Baskami sudah melontar komentar pedas kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
Komentar itu menyasar soal utusan Pemprov Sumut yang kurang berkompeten saat diundang dalam agenda pembahasan DPRD Sumut.
1. Cerita soal pengalaman pribadi saat memanggil perwakilan Pemprov Sumut
Dok humas Pemprov SumutKritik menohok itu disampaikan Baskami saat memberikan kata sambutan. Dia mengatakan bahwa perwakilan Pemprov Sumut yang dipanggil DPRD Sumut dianggap kurang berkompeten.
Padahal kerap kali pemanggilan itu untuk agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau agenda penting lainnya.
“Pengalaman saya selama ini, yang dikirim itu staf-staf biasa yang tidak menguasai tanggungjawab atau pekerjaannya,” kata Baskami.
Baca Juga: Temui Pemain PSMS Medan, Ini 5 Pesan dari Gubernur Edy Rahmayadi
2. Pembahasan masalah menjadi gantung karena perwakilan yang dikirim tidak berkompeten
Dok Humas Pemprov SumutDia juga menjelaskan, seringkali permasalahan yang menjadi pembahasan tidak selesai. Karena orang yang dikirim Pemprov Sumut tidak kompeten dan bahkan tidak memiliki kewenangan.
Padahal, kata Baskami, pihaknya sendiri membutuhkan jawaban atau penjelasan yang konkrit untuk menyelesaikan masalah.
“Ini yang selama ini membuat pembahasan masalah atau hal lainnya menjadi makan waktu,” ungkapnya.
Dia berharap ke depan kondisi ini bisa diperbaiki Edy. Sehingga permasalahan yang bisa diselesaikan dengan efektif dan tidak berlarut-larut. “Intinya kita saling sinergi,” pungkasnya.
3. Edy bilang begini soal kritikan Baskami
Dok Humas Pemprov SumutEdy Rahmayadi pun langsung memberikan tanggapan atas kritik Baskami. Kata dia, itu sudah menjadi keharusan bagi OPD terkait.
“Itulah tadi amanah. Tak usah diminta, itu adalah tanggung jawab kerja,” kata Edy.
Menurut dia, sudah menjadi tanggung jawab setiap pegawai di lingkungan kerja Pemprov Sumut untuk mengetahui tugas dan fungsi mereka. Dia juga enggan berspekulasi terkait adanya sanksi bagi bawahannya yang ketika dipanggil DPRD Sumut tak bisa menjawab atau tak mengetahui tugas dan tanggung jawab.
“Bukan sanksi. Itu kewajiban. Wajib itu kalau dilakukan berpahala, tak dilakukan maka akan berdosa. Namanya aja wajib,” pungkasnya.
Baca Juga: Gubernur Edy Rahmayadi Kumpulkan Rp2 M untuk Warga Sumut di Wamena
