2. Paradoks Indonesia Climate Change yang libatkan perusahaan diduga merusak lingkungan

IDN Times/Prayugo Utomo

Denni, pemrotes lainnya juga ikut berorasi. Kata dia, NSHE tak pantas berada di acara itu. Karena perusahaan itu, diduga telah merusak hutan dan habitat Orangutan Tapanuli yang nyaris punah.

“Gak bakalan bisa kita ngomongin perubahan iklim, jaga hutan. Faktanya hutan kita ditebang. Bahkan hutan kita dirampas oleh mereka. Bahkan aliran sungai Batangtoru juga dirampas oleh mereka. Lalu apa sekarang, orangutan Tapanuli tang jadi kebanggaan Indonesia habitatnya terancam. Kita tidak bisa diam,” tegasnya.

Di tengah orasi, Denni sempat ditarik oleh seorang perempuan berbatik merah. Namun Denni tidak gentar. Dia tetap mengangkat poster bertuliskan ‘Hutan ku Terluka’.

Fhilya yang melanjutkan orasi juga mengkritik pemerintah. Bagi dia, pemerintah sudah keliru dengan mengundang para korporasi kotor atau perusak lingkungan. Seperti NSHE yang mereka tuding.

“Pemerintah juga harusnya tidak memberikan panggung kepada korporasi kotor. Untuk menyuguhkan pendidikan kotor bagi kita semua. Kalian harus sadar, melihat apa yang mereka lakukan di lapangan. Bahkan mereka sendiri telah melakukan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen lingkungan,” pungkas Fhilya sambil meninggalkan tempat.

3. NSHE : Itu hak bicara, semua orang boleh

IDN Times/Prayugo Utomo

Kisruh PLTA Batangtoru memang sudah sejak lama bergulir. Dugaan perusakan hutan dan fragmentasi habitat Orangutan Tapanuli menjadi isu hangat di kalangan aktivis lingkungan.

NSHE disebut sebagai pelaku utamanya. Karena mereka membangun PLTA di atas lahan yang merupakan habitat Orangutan Tapanuli.

Namun tampaknya NSHE tak terlaku ambil pusing dengan protes yang terus dilayangkan. Termasuk aksi dua prang anggota Walhi saat Agus menyampaikan paparannya. 

“Yah gini yah, itu hak bicara semua orang boleh. Yah bagus. Artinya setiap orang punya konsern, punya perhatian. Bagus bagus saja. Kalau informasinya bener, jadi masukan yang baik untuk kita. Kalau informasinya belum bener mungkin harus diluruskan,” ujar Agus yang ditemui usai seminar.

Soal pemalsuan tanda tangan di dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PLTA Batangtoru, Agus enggan mendetilnya.

“Kalau Amdal kita pakai konsultan. Jadi yah hubungan mereka dengan pihak konsultan. Kita gak tahu,” tukasnya.

Terlebih soal perusakan hutan di kawasan Batangtoru. Mereka mengatakan bendungan yang dikerjakan ukurannya kecil. Dan mereka menggunakan lahan masyarakat yang sudah diganti rugi.

“Kalau kemudian menebang pohon selalu diartikan merusak hutan, yah itu definisi, gitu kan. Kita nggak tau mereka definisikan apa,” tandasnya.

Sebelumnya, Walhi juga menggelar unjuk rasa di depan hotel di mana Indonesia Climate Change digelar. Mereka memprotes acara karena menganggap pemerintah memberikan panggung kepada perusak lingkungan.

4. PLTA Batangtoru diklaim sebagai salah satu upaya pengurangan emisi karbon

Dok. Istimewa/PT NSHE

Anggota Dewan Energi Nasional, Sonny Keraf mengatakan, Indonesia menghadirkan energi terbarukan berupa Pembangkit listrik tenaga Air (PLTA) Batangtoru sebagai salah satu upaya pengurangan emisi karbon untuk mewujudkan Indonesia rendah emisi.

Penyerapan karbon ini menjadi hal krusial dalam hal pencegahan dampak perubahan iklim yang setiap hari semakin mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di Bumi.

“Dampak perubahan iklim yang paling nyata adalah kenaikan suhu global yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Hari ini tercatat 28 provinsi mengalami kekeringan dan kesulitan air hingga yang paling ekstrem adalah kebakaran lahan. Karenanya, Setiap orang harus menjadi agen perubahan dari kebiasaan dan gaya hidup ramah lingkungan dengan cara yang mudah, sederhana, cepat dan menimbulkan hasil nyata. Contohnya dengan menggiatkan penghematan energi, menanam dan merawat pohon, praktek 3R (reduce, reuse, recycle) untuk limbah domestik, serta penerapan eco-office, dan eco-driving dalam kehidupan sehari-hari,” kata Sonny.

5. Harus menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030

IDN Times/Prayugo Utomo

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Djati Witjaksono Hadi menjelaskan penggunaan Energi Terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan seperti PLTA akan menurunkan kadar emisi karbon sekaligus meningkatkan kualitas kelestarian lingkungan guna memitigasi dampak perubahan iklim sesuai dengan target pemerintah Indonesia dalam pemenuhan Perjanjian Paris yaitu menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030.

“Perjanjian Paris sifatnya mengikat secara hukum dan merupakan tanggung jawab semua negara yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas masing-masing negara. Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih dapat berkontribusi nyata dalam mengurangi emisi karbon dengan beralih menggunakan energi bersih yang sumbernya dari alam, seperti PLTA Batangtoru.” kata Djati.

Baca Juga: Polemik Wisata Halal Danau Toba, Edy Rahmayadi: Hoaks yang Jelek