Aktivis Perempuan Sumut Dukung Pengesahan RUU PPRT
ilustrasi pembantu perempuan (unsplash.com/Volha Flaxeco)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi yang berisi dukungan pengesahan RUU PPRT beberapa waktu lalu.
Untuk mendukung hal itu, koalisi sipil mengundang partisipasi masyarakat luas untuk membuat aksi-aksi simpatik secara mandiri di seluruh Indonesia mulai hari ini, Senin, (23/1/2023).
Luviana dari Konde.co mengatakan, harapan koalisi bahwa berbagai kampanye partisipatif ini menjadi dorongan bagi DPR untuk segera menjadikan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Adapun, puncak dari aksi tersebut akan dilakukan pada 15 Februari 2023.
1. Jaringan PRT Sumut juga melakukan kampanye
Ilustrasi usaha laundry. (IDN Times/Shemi)Lely Zailani, Aktivis Perempuan Sumatra Utara mengatakan bahwa teman-teman di jaringan PRT Sumut, tentu melakukan kampanye untuk mendesakkan Pengesahan RUU PPRT. Apalagi, katanya, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan dukungan untuk percepatan pengesahan RUU PPRT ini.
"Di Sumut ada Serikat Pekerja Rumah Tangga yang merupakan Jaringan PRT Nasional," ujarnya kepada IDN Times, Senin (23/1/2023).
2. Dukung advokasi mendesak segera disahkannya RUU PPRT
ilustrasi mencuci tangan (unsplash.com/claudio schwarz)Lely menyatakan bahwa dirinya juga mendukung advokasi mendesakkan segera disahkannya RUU PPRT. Menurutnya, PRT adalah pekerja yang seharusnya mendapatkan upah minimum, jam kerja yang pasti, tanggungjawab pekerjaan yang jelas, bahkan jaminan perlindungan sosial.
"Tanpa itu semua, PRT akan rentan dieksploitasi, seperti banyak kasus yang terjadi selama ini. Memang seharusnya PRT dipenuhi dan dilindungi hak-haknya melalui payung hukum. Karena PRT sesungguhnya bukan pembantu," ujarnya.
3. Semua event mandiri diimbau agar dijadikan content kampanye digital
Pexels/Bongkarn thanyakijJala dan Serikat PRT akan meneruskan Aksi Rabuan pagi di Gedung DPR RI. Beberapa LSM Perempuan melanjutkan kerjasama dengan TV Desa menyelenggarakan webinar pembahasan RUU PPRT.
Direktur Institut Kapal Perempuan, Missiyah akan menggerakkan jaringannya di 9 provinsi agar menyelenggarakan aksi-aksi termasuk melakukan siaran-siaran terkait isu PPRT melalui radio komunitas. Sementara, Institut Sarinah akan mengorganisasi penulisan opini di berbagai media cetak maupun digital.
Vera dari LSM Rahima mewakili Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) akan bekerjasama dengan KOWANI untuk menyelenggarakan istiqosah kubro secara hibrid dengan peserta seluruh penjuru Indonesia.
Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah akan mengorganisir pawai bertema #RevolusiMentalSahkanRUUPPRT pada momen car free day. Pawai akan melibatkan para pihak terkait yaitu menteri-menteri KPPPA, Kemenaker, Kemenkumham, artis, aktivis dan para PRT sendiri.
Luviana dari Konde.co yang juga koordinator kampanye mengimbau agar semua event mandiri dijadikan content kampanye digital dengan menggunakan hastag: #DukungPresJokowiSahkanRUUPPRT #SahkanRUUPPRT #STOPPerbudakanPRT
#SOSperhari3PRTkorbanperbudakan.
Bagi masyarakat non koalisi, dapat menghubungi Konde.co jika ingin berpartisasi di nomor handphone 08164809844.
