Ingatkan Pemerintah Soal Bansos, Sahdar Gelar Aksi Tunggal Pakai APD
![Ingatkan Pemerintah Soal Bansos, Sahdar Gelar Aksi Tunggal Pakai APD](https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20200604/c95ce126-83bb-45a3-896b-070f46b796fc-78087fa81a63006a6eba86c08f014f3c_600x400.jpeg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (Sahdar) bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi tunggal dengan menggunakan APD di tugu SIB jalan Gatot Subroto Medan (Kamis, 4/6).
Aksi ini dilakukan guna memberi kesadaran kepada pemerintah dan bertanggungjawab terhadap pendistribusian bansos dan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ).
Surya Dermawan Nasution sebagai penanggung jawab posko pengadian distribusi bansos dan PBJ COVID-19, menjelaskan bahwa aksi tersebut juga sebagai bentuk peluncuran posko pengaduan dan pemantauan yang fokus pada PBJ dan penyaluran bansos.
“Seperti yang saat ini kita ketahui virus corona ditetapkan sebagai pandemik, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan tersebut difokuskan antaralain PBJ dan juga bansos. Seperti yang kita ketahui bahwa PBJ dan bansos ini sangat mendesak dan dibutuhkan. Tetapi walaupun mendesak dan dibutuhkan jangan sampai mengkesampingkan prinsip akuntabilitas dan juga prinsip transparansi,” jelasnya.
1. Pakai kostum APD karena keterlambatan distribusi pemerintah
Adapun alasan aksi dengan memakai kostum APD sebagai bentuk keterlambatan distribusi APD dirumah sakit.
“Nah ini juga sebagai bentuk bagaimana sebelumnya kita ketahui adanya persoalan keterlambatan pendistribusian APD ke rumah sakit, sehingga kita dapati di rumah sakit ada tenaga medis menggunakan jas hujan sebagai alat pelindung diri,” ungkapnya.
Baca Juga: Membludak! Ratusan Warga Medan Antre Urus Surat Kendaraan Bermotor
2. Data Sahdar yang didapat akan dilanjutkan ke pemerintah
Surya juga menjelaskan bahwa, data yang telah didapat dari hasil pemantauan juga aduan warga akan diidentifikasi untuk di-follow up ke pemerintahan dengan harapan untuk mendapatkan solusi dari adanya kendala pada masyarakat.
“Nantinya data-data yang kita dapatkan hasil dari pemantauan sendiri maupun aduan warga kita identifikasi data tersebut kita follow up dan identifikasi jika memungkinkan kita akan follow up ke dinas sosial, ombudsman, dan gugus tugas. Selanjutnya data kita akan kumpulkan dan analisis sebagai bahan menjadi bahan pertimbangan kemungkinan dan pemerintah menjadi siap terkait dengan anggaran,” jelas Surya.
3. Salah satu permasalahan data yang didapat Sahdar adalah adanya pungli
Dalam penjelasan Surya, hasil pemantauan awal dengan identifikasi ada 3 kasus data yang telah didapat seperti pungli, pemotongan, dan mark up.
“Salah satunya pungli di Labuhanbatu di dua desa. Pemotongan di Dairi sebesar Rp500 ribu, seperti yang kita ketahui di Simalungun juga yang sudah terpublis bantuan sembako dari Pemprov,” pungkasnya.
Baca Juga: 2 Hari, Satpol PP Medan Gelar Rapid Test untuk 650 Anggotanya