2. Selain Kadis, ada PPK hingga Dirut CV yang ditetapkan tersangka

Kasi Intel dan Kasi Pitsu saat memaparkan perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV Dihub Binjai (IDN Times/ Bambang Suhandoko)

Selain Syahrial, pihak Kejari juga menetapkan tersangka lain yakni CSA selaku Direktur CV TAM yang mengerjakan pengadaan CCTV, yang menghilang. Demikian juga dengan JP, selaku Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Ironis, hampir setahun pria diduga sebagai aktor utama dugaan korupsi ini tak kunjung berhasil ditangkap.

Baca Juga: Dugaan Korupsi CCTV, Kadishub Binjai Resmi Ditahan Kejari

3. Dinas berkilah tidak bisa memecat jika tidak menerima surat DPO

Kasi Intel Kejari Binjai didampingi Kasi Pidsus saat memberikan keterangan terkait penahanan Kadishub Binjai Syahrial (IDN Times/ Bambang Suhandoko)

JP juga seolah lepas dari hukum disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang mengacu salah satu pasal dengan 10 hari tidak masuk kerja. Pemecatannya terganjal surat DPO yang belum juga dikeluarkan oleh jaksa. Korps Adhyaksa di Kota Binjai beralasan, surat DPO tidak wajib diberikan kepada Dishub.

Padahal, tujuan Dishub meminta surat DPO agar JP dapat diproses saksi disiplin, etik hingga pemecatannya. "Kami sudah datang ke jaksa, gak ada juga tanggapan mereka. Diam saja mereka," kilah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Binjai, Heny Sitepu beberapa waktu lalu. 

4. Tak ngantor, Juanda masih terima gaji sampai tahun 2020

Kejari Binjai yang melakukan penggeledahan terhadap salah satu rumah pejabat Dishub (Dok.IDN Times/ istimewa)

Dirinya juga mengaku heran dengan sikap jaksa terkait perkara yang menimpa JP. Sementara dalam perkara Kepala Dishub Binjai, Syahrial, jaksa merespon dengan baik.

"Kalau Pak Kadis cepat kali mereka. Meski begitu, kami sudah putuskan gajinya (JP) pada Oktober 2021. Kalau 2020 mungkin masih gajian, karena bukan saya sekretarisnya," tukas Henry.

Dengan masih dikeluarkannya gaji tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. Ada dugaan kebocoran kas negara. Sebab jika mengacu dari aturan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN, JP yang ditetapkan tersangka 2020 dan masuk DPO semestinya tidak mendapat gaji dan tunjangan lain juga disanksi pecatan.

5. Berikut kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi

Penggeledahan kantor Dishub oleh Kejari Binjai (Dok.IDN Times/ istimewa)

Dugaan korupsi ini pada 4 kegiatan masing-masing Pengadaan CCTV PTZ senilai Rp199.100.000 dengan rekanan CV Agata Inti Mulia, pemeliharaan video kontroler senilai Rp199.221.000 oleh CV Tunas Asli Mulia, persiapan lahan pool bus Rp179.000.000.

Oleh CV Tunas Asli Mulia, pemeliharaan perangkat pengaman bus Rp47.575.000 dengan rekanan CV Agata Inti Mulia serta adanya kegiatan serupa yang dimasukan dalam item perangkat pengaman bus yakni pembelian 50 unit ban dalam, ban luar dan selendang ban untuk Bus Trans Binjai.

Ditemukan kerugian senilai Rp388.978.739. Ini berdasarkan penghitungan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.

Baca Juga: Mulai Beroperasi, Jalur Tol Binjai-Stabat Masih Gratis