IMM Sumut Minta Polri Usut Kasus Rusunawa Kota Sibolga
IMM Sumut Minta Polri Usut Kasus Rusunawa Kota Sibolga (Dok. IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sibolga, IDN Times - Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (IMM Sumut) Muhammad Arifuddin Bone mendatangi Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyampaikan laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Kamis (22/9/2022).
Dia datang didampingi Sekretaris Umum Rahmad Darmawan.
Darmawan mengatakan, sebagai Organisasi Kemahasiswaan yang peduli dan Concern memperjuangkan tegaknya hukum yang berkeadilan dan kesetaraan hukum, pihaknya telah melaporkan dugaan tindak pidana dalam pengadaan tanah pertapakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jalan Merpati/ Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, yang diduga dilakukan secara berjamaah.
“Dalam hal itu, kami ingin menyampaikan laporan pengaduan kepada Bapak Kapolri dan Kejagung RI terkait dengan dugaan adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi,” kata Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/9/2022).
Baca Juga: Sarah Panjaitan: Anak Muda Jangan Takut Terjun ke Dunia Politik
1. Diduga kerugian mencapai Rp3,2 Miliar
Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP dalam pengadaan tanah pertapakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jalan Merpati/ Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan.
Kota Sibolga yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3.280.015.400 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh juta lima belas ribu empat ratus rupiah) dan diduga melibatkan/dilakukan oleh inisial SH, diduga Mantan Wali Kota Sibolga.
“Berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang kami telaah dalam beberapa hasil putusan Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung RI dan hasil keterangan para saksi yang disumpah sebelum memberikan kesaksian dalam kasus tersebut,” katanya.
2. Berharap Kapolri dan Kejagung membuka kembali kasus ini
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Untuk itu, ia berharap Kapolri dan Kejagung dapat membuka kembali kasus ini dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan keterlibatan mantan Wali Kota Sibolga.
“SH yang telah memberikan arahan dan petunjuk tentang besaran nilai harga ganti rugi dan menyuruh atau memerintahkan Terdakwa Drs. Januar Efendi Siregar untuk membayar ganti rugi atas tanah tersebut kepada Adely Lis alias Juli sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp3.280.015.400 (Tiga miliar dua ratus delapan puluh juta lima belas ribu empat ratus rupiah),” kata Arif.
“Kami menyatakan siap dan bersedia membantu sepenuhnya untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang di perlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan sebagai bukti awal untuk mendukung laporan pengaduan kami,” katanya.
3. Tegakkan keadilan walaupun langit runtuh
Ilustrasi KPK (IDN Times/Mardya Shakti)Dalam surat pengaduan DPD IMM Sumut melampirkan 2 alat bukti penting yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Register Perkara No.92/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Medan tertanggal 9 Pebruari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.2124 K/PID.SUS/2017 tertanggal 9 Mei 2018. Pungkasnya.
“Tegakkan keadilan walaupun langit runtuh, berpijak pada adagium hukum dan semboyan bijak ini, kami meletakkan harapan besar kepada Bapak Kapolri untuk dapat mengabulkan dan merealisasikan harapan kami dan harapan seluruh rakyat Indonesia pencari keadilan akan tegaknya hukum dan keadilan serta kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara Republik Indonesia,” tegasnya.
Baca Juga: Penyakit Alzheimer, Dianggap Remeh Berujung Penyesalan