Masyarakat yang Mampu Diminta Tidak Konsumsi LPG 3 Kg
Pengamat minta pemerintah menghapuskan perbedaan harga
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Pengamat Ekonomi, Wahyu Ario angkat bicara terkait kelangkaan Liquid Petroleum Gas (LPG) atau elpiji bersubsidi yang berisi 3 kg di Kota Medan. Menurutnya, hal ini terjadi karena permintaan yang lebih tinggi dibandingkan ketersediaan di pasar.
Kondisi ini juga dinilai sangat mungkin terjadi, karena adanya perbedaan harga yang mencolok antara LPG yang bersubsidi dengan LPG nonsubsidi. LPG subsidi yang berisi 3 kg ini diketahui memang diperuntukan bagi masyarakat miskin.
Dirinya mengatakan, saat ini sudah ada pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial atau data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang didata oleh BPS.
“Artinya sudah dapat diindentifikasi kelompok masyarakat miskin. Sepanjang usaha tersebut khususnya usaha mikro masuk dalam kelompok itu, seharusnya dapat difasilitasi kebenarannya untuk mengonsumsi LPG,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, lanjutnya, UMKM juga berkelas-kelas dan harus dipilah. Ada UMKM yang omsetnya jutaan per hari tetapi masih menggunakan LPG 3 kg. Hal itu dinilai tidak adil.
“Tetapi jika UMKM itu masih dikategorikan mikro dan penghasilannya terbatas sebaiknya masih dikasih akses untuk membeli. Jangan sampai mereka pun susah untuk menjual dagangan karena harganya naik dan tidak ada yang membeli. Akibatnya usaha mereka harus gulung tikar,” ujarnya.
Baca Juga: Sidak Soal LPG 3 Kg Langka di Medan, Bobby Tanya Stok ke Pertamina
1. Diharapkan pemerintah untuk menghapuskan perbedaan harga
Ia mengatakan pemerintah sebaiknya menghapuskan perbedaan harga. Kondisi ini dibuat seperti hilangnya premium di pasaran.
“Subsidi diberikan kepada masyarakat miskin melalui BLT. Saat ini Pemerintah memiliki data P3KE yang mencatat masyarakat miskin ekstrem. Ini yg perlu dibantu. Sedangkan yang mampu diarahkan untuk menggunakan elpiji nonsubsidi,” tambahnya.
Hal tersebut kondisi ini dinilai lebih baik, jika dibandingkan kebijakan pembatasan pembelian elpiji bagi masyarakat miskin.
“Pertamina memiliki kesulitan untuk melakukan pengawasan mengingat tugas Pertamina sepatutnya hanya memproduksi,” kata Wahyu.
Namun, pengawasan akan menambah beban biaya dan masih ada peluang terjadinya kebocoran. Hingga dampaknya akan terjadi inflasi yang cukup tinggi seperti halnya ketika premium dihapus.
“Cara yang lain untuk menolong masyarakat adalah memberikan bantuan BLT dan menaikkan harga elpiji secara gradual, tidak langsung mencabut subsidinya. Sehingga masyarakat secara perlahan akan mulai terbiasa untuk menggunakan elpiji tidak bersubsidi,” jelasnya.
Baca Juga: Gas LPG 3 Kg juga Langka di Binjai, Warga Takut Beli Pakai KTP