Dugaan Kasus Suap Seleksi PPPK, LBH Medan Bawa Bukti ke Meja Kejati
LBH Medan dan KontraS kecewa dengan Polda Sumut
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Sebanyak 203 guru honorer merasa dirugikan atas dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang berlangsung di Kabupaten Langkat. Rabu siang (24/01/2024) setelah bertolak dari Polda Sumatra Utara, para guru didampingi LBH Medan dan KontraS Sumut menyambangi Kejaksaan Tinggu Sumatra Utara.
Indikasi kecurangan dalam seleksi PPPK itu, disebut para guru honorer ialah pada saat adanya Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT). Yang mana seleksi tersebut tidak wajib untuk dilakukan dan para guru honorer datang ke Kota Medan dengan membawa bukti adanya dugaan korupsi dan suap.
1. KontraS dan LBH Medan bawa bukti kecurangan seleksi PPPK ke Polda Sumut dan Kejati Sumut
Rahmat selaku koordinator KontraS Sumut kepada IDN Times membenarkan jika seleksi PPPK di Kabupaten Langkat memang bermasalah. Terlebih dikatakan Rahmat bahwa penyelenggaraan SKTT adalah masalah utamanya.
"Kalau di Sumatra Utara, SKTT hanya digunakan di 5 kabupaten. Seperti Langkat, Mandailing Natal, Batubara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Utara. Jadi di 5 Kabupaten ini, semuanya hampir ada problem. Pertama kita tahu di Madinah itu sudah OTT, dan kita berharap bahwa laporan yang kita lakukan di Polda Sumut dan di Kejati, adalah upaya untuk membersihkan masalah di pendidikan di Langkat," ucap Rahmat.
Saat menyelenggarakan aksi di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Rahmat mengaku KontraS bersama LBH Medan sudah memberi laporan terkait apa-apa saja yang menjadi masalah di Langkat.
"Hari ini kita juga melampirkan bukti-bukti yang sudah ada, seperti bukti proses suap, dan ada bukti percakapan melalui WhatsApp. Jika mereka minta tambahan bukti, kita juga akan memberikan laporan maladministrasinya dan memberikan rekaman suara yang menunjukkan adanya indikasi-indikasi proses suap-menyuap dalam seleksi PPPK," kata Rahmat.
Baca Juga: Guru Honorer Langkat Desak Polda Sumut Usut Kecurangan Seleksi PPPK