TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Golkar Siapkan 2 Nama Cagub Sumut, Pengamat: Ketokohan Itu Penting

Pengamat Politik: Pilkada bisa saja terjadi 'kawin paksa'

Kolase foto Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Musa Rajekshah (kiri) dan Bobby Nasution (kanan) (Dok. Instagram @musarjekshah dan @golkar.indonesia)

Medan, IDN Times - Partai Golkar gerak cepat dalam menyambut Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024. Beberapa pekan lalu, DPP Partai Golkar mengumumkan nama-nama kandidat yang disiapkan untuk bertarung pada Pilkada serentak 2024.

Untuk satu provinsi atau kabupaten kota ada dua nama atau lebih yang disiapkan. Ada pula yang hanya satu nama. Untuk Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, DPP Golkar mempersiapkan setidaknya dua nama, Musa Rajekshah dan Bobby Nasution.

Selain itu Golkar juga membuka penjaringan terbuka mulai 9 April hingga 23 April 2024 untuk siapa saja yang ingin diusung Golkar untuk mendaftar. Selanjutnya nama-nama yang masuk akan disurvei dan diukur popularitas dan elektabilitasnya sebelum diusung resmi oleh Golkar.

Pengamat Politik, Ara Auza, S.Sos, M.I.Kom menilai langkah cepat Golkar patut diapresiasi. Namun ia mengingatkan, dalam Pilkada sosok yang diusung sangat menentukan hasil Pilkada.

Baca Juga: Golkar Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah 9 April-23 Mei 2024

1. Ketokohan dan nilai keterwakilan penting dalam Pilkada

Ilustrasi Pilkada Serentak 2024 (ANTARA/Afif/fqh)

Perdebatan antara nama Musa Rajekshah dan Bobby Nasution sebagai bakal calon Gubernur Sumut muncul sejak terbitnya surat penugasan dari DPP Golkar.

Pasalnya Musa Rajekshah sebagai Ketua DPD Golkar Sumut dan mantan Wakil Gubernur Sumut yang telah berhasil membawa Golkar berjaya pada Pemilu 2024 di Sumut. Sedangkan Bobby Nasution adalah Wali Kota Medan yang baru dipecat oleh PDI Perjuangan sebelum Pemilu 2024. Bobby baru akan menjadi kader Golkar dalam waktu dekat,

Ara mengaku menyambut baik adanya penugasan dari Partai golkar terkait Pilkada serentak di Sumatera Utara. Menurutnya proses tahapan Pilkada masih tahap awal, tetapi partai Golkar berani mengumumkan nama-nama untuk dapat dinilai oleh publik.

Namun untuk penetapan resmi, menurutnya Golkar harus hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketokohan.

"Baik Musa Rajekshah dan Bobby Nasution memiliki keunggulan popularitas, pengalaman memimpin dan usia yg relatif muda, tetapi perlu adanya pertimbangan yang matang untuk mengusung salah satu tokoh ini dan atau keduanya sekaligus, mengingat kontestasi Pilkada tidak seperti pemilihan legislatif, ketokohan dan nilai keterwakilan dari calon gubernur dan wakil gubernur sering menjadi alasan masyarakat untuk memilih," ungkap akademisi Universitas Medan Area ini pada IDN Times, Selasa (9/4/2024).

2. Pilkada bisa saja terjadi 'kawin paksa'

Lampiran surat undangan DPP Golkar untuk acara silaturahmi dan arahan Ketua Umum DPP Golkar (Dok. IDN Times)

Menurut Ara, hasil Pemilu 2024 di Sumut patut dipertimbangkan oleh DPP Golkar. Pasalnya, di tangan Musa Rajekshah sebagai Ketua DPD, Golkar Sumut menorehkan pencapaian luar biasa pada Pemilu 2024.

Pada Pemilu 2019, Golkar Sumut hanya finish di peringkat ketiga. PDIP teratas dengan 20,95 persen, disusul Gerindra 13,48 persen dan Partai Golkar 13,11 persen. Jumlah kursi Golkar di DPRD Sumut pada periode 2019-2024 hanya 15 kursi.

Sedangkan Pemilu 2024 Partai Golkar Sumut finish di peringkat pertama dengan raihan 1,377,466 suara atau 22 persen dari total suara sah. Dikonversi ke jumlah kursi dari total 12 daerah pemilihan (dapil), Golkar mengemas 22 kursi atau tujuh kursi lebih banyak dari 2019.

Disusul PDIP yang menorehkan 21 persen suara, Gerindra 13 persen, NasDem 12 persen dan PKS 10 persen.Berkat hasil ini, total 230 kader Gokkar asal Sumut yang duduk di DPRD kabupaten kota dan DPRD Provinsi.

Sedangkan 8 kader lainnya berhasil duduk di DPR RI. Total ada 238 kader yang memenangkan Pemilu tahun ini.Di Sumut saja, dari 33 kabupaten kota, Partai Golkar memimpin perolehan suara di 14 kabupaten kota. Dengan kata lain 14 kursi Ketua DPRD di 14 kabupaten/kota di Sumut akan diduduki oleh kader Golkar.

Selain itu di 16 kabupaten kota Kader Golkar akan mengisi jabatan wakil Ketua. Artinya hanya 3 kabupaten kota Golkar tidak mendapat kursi pimpinan DPRD. Tentu ini hasil yang tidak bisa diabaikan oleh DPP Golkar untuk menentukan siapa Cagub yang akan diusung.

"Harusnya begitu (hasil Pemilu 2024 jadi pertimbangan) tapi keputusan dukung mendukung berada di elit partai dan sangat pragmatis. Apapun dapat terjadi dan sering kali 'kawin paksa'. Idealnya memang harus sama visi, tapi realita biasanya tidak terjadi seperti itu," jelas Ara.

Berita Terkini Lainnya