Distribusi Vaksin Terhambat di 8 Provinsi, Ada yang Belum Rampung
ilustrasi vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada delapan provinsi yang belum bisa menerima semua jatah vaksin COVID-19. Kondisi ini disebabnya jaringan distribusi rantai dingin yang belum memadai di provinsi tesebut.
"Ada delapan provinsi yang belum bisa menerima semua (vaksin), rupanya kami tahu hambatan yang ada mengenai jaringan distribusi rantai dinginnya," ujarnya dalam rapat dengar bersama Komisi IX DPR RI yang siarkan secara langsung oleh YouTube DPR RI, Selasa (12/1/2021).
Baca Juga: Vaksin Sinovac Tiba di Palembang, 7 Daerah Mendapat Vaksin Awal
1. Distribusi vaksin di Sumatra Selatan dan Sumatra Utara masih belum selesai
Ilustrasi Vaksin. ANTARA FOTO/Wahyu Putro ABahkan, hingga saat ini masih ada dua provinsi yang masih belum selesai proses distribusi vaksin yaitu Sumatra Selatan dan Sumatra Utara. Untuk itu, Menkes Budi membangun komunikasi kepada pemerintah daerah (pemda) terkait distribusi vaksin.
"Jadi kami masih terus berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sumatra Utara dan Sumatra Selatan karena kapasitas penyimpanan rantai dinginnya belum cukup, jadi kita baru bisa kirim sebagian," ujarnya.
2. Menkes khawatirkan distribusi selanjutnya dengan jumlah lebih besar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok. Humas KPK)Budi menyadari bahwa hal itu akan menjadi hambatan pada saat distribusi vaksin COVID-19 dengan jumlah yang lebih besar pada tahapan selanjutnya. Untuk itu, ia mengaku khawatir dengan keadaan tersebut.
Editor’s picks
"Baru 1,2 juta sudah tidak mampu, apalagi nanti kita kirim 17 juta dan 25 juta," ujarnya.
3. Menkes minta pihaknya rutin berkomunikasi dengan pemda soal kapasitas rantai penyimpanan
Petugas kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/12/2020). Simulasi tersebut dilaksanakan agar petugas kesehatan mengetahui proses penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada Maret 2021. (ANTARA FOTO/Jojon)Menkes Budi meminta pihaknya untuk melakukan komunikasi terkait hambatan-hambatan tersebut, kepada pihak pemda terkait kapasitas rantai penyimpanan.
"Saya sudah minta kepada teman-teman untuk sering berkomunikasi dengan daerah," tuturnya.
Jumat pekan lalu, saat menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sistem distribusi vaksin COVID-19 tidak sempurna.
"Satu, mengenai distribusi, tadi kami sampaikan sesuai dengan penugasan kami dari Kementerian BUMN sudah menyiapkan sistem yang tidak sempurna. Yang sempurna milik Allah Subhanahu wa ta'ala," ujar Erick.
Meski tak sempurna, Erick memastikan mulai dari file, boks, hingga proses pengiriman vaksin menggunakan mobil selalu dipantau. Erick berharap, para pimpinan daerah termasuk KPK turut memantau pemerintah terkait program vaksin COVID-19.
"Itu semua ada barcode-nya dan bisa dipantau perjalanannya secara detail. Sehingga, penugasan yang diberikan sampai ke provinsi itu berjalan dengan baik," kata pria berusia 50 tahun tersebut.
Baca Juga: Menkes Minta Bio Farma Kurangi Seremoni dalam Distribusi Vaksin COVID
Berita Terkini Lainnya
