Dugaan Lauk MBG Berlendir di SMPN 2 Medan, Kepsek Masih Bungkam

Sementara, Dewi Sri Indriati Kusuma merupakan Pelaksana Harian (Plh) Kepala SMPN 2 Medan, lebih sering berkantor di SMPN 18 Medan, Jalan Kemuning Perumnas Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia.

‎“Ibu itu (Dewi Sri Indriati Kusuma) di sini Plh Kepsek. Beliau (rangkap jabatan) Kepala SMPN 18 Medan. Lebih sering berkantor di sana,” kata sumber yang tak ingin disebut namanya.

‎Namun, beberapa kali dicoba ditemui di SMPN 18 Medan, yang bersangkutan menurut petugas pengaman internal sekolah, lagi berada di luar.

‎Kasus serupa juga dialami siswa pada pekan kedua Oktober 2025 baru lalu. Namun, saat dikonfirmasi, Dewi Sri Indriati Kusuma lewat pesan teks maupun sambungan telepon WhatsApp (WA) sejak Kamis (30/10/2025) hingga kini Sabtu (1/11/3025) belum memberikan respons.

‎Sebelumnya, menurut pria yang mengantarkan MBG menggunakan pick up tertutup, pada Kamis (29/10/2025), bila ada keluhan soal menu MBG, pihak SMPN 2 sudah ada nomor kontak dari dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

‎“Dapur SPPG-nya di daerah Medan Polonia ini,” katanya datar.

Sebelumnya beberapa kasus MBG mulai terkuak di Sumut. inas Kesehatan Sumatera Utara mengungkap dugaan penyebab keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Toba yang menimpa lebih dari 100 pelajar di Kabupaten Toba pertengahan Oktober lalu.

Hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan mengungkap adanya dua jenis bakteri yang melebihi ambang batas.

Dalam kasus itu, BBPOM Medan menemukan ada dua jenis bakteri. Kadarnya melebihi ambang batas. Kedua jenis bakteri ini yakni Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus.

 Kedua bakteri ini dikenal sebagai penyebab utama keracunan makanan karena bisa berkembang cepat dalam makanan yang tidak disimpan atau diolah dengan benar. Bacillus cereus sering ditemukan pada makanan berbasis nasi, sedangkan Staphylococcus aureus biasanya berasal dari kontaminasi manusia atau alat masak yang tidak steril.

Temuan ini membuat pemerintah provinsi segera mengevaluasi seluruh sistem pelaksanaan program yang melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumut.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumut menetapkan lima langkah strategis untuk memastikan kasus serupa tidak terulang lagi di masa depan.

Pertama, SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum memproduksi dan mendistribusikan makanan. Kedua, Kebersihan pangan, alat masak, dan wadah saji menjadi syarat mutlak yang akan diawasi secara berkala. Ketiga, distribusi makanan harus cepat dan tepat waktu, guna mencegah pertumbuhan bakteri akibat makanan yang terlalu lama disimpan. Keempat, penjamah makanan wajib memiliki sertifikat pelatihan higiene sanitasi agar paham standar kebersihan makanan. Kelima, masyarakat dan pihak sekolah diminta segera melapor jika muncul gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan MBG.

“Langkah-langkah ini bukan untuk memperlambat program, tapi justru memperkuat kepercayaan publik terhadap MBG. Kita ingin memastikan setiap anak sekolah di Sumut mendapatkan makanan yang benar-benar aman,” kata epala Dinas Kesehatan Sumut, M Faisal Hasrimy.