Comscore Tracker

Negara Lain Ikut Campur, Diplomat Asal Ambon Bela Papua di Forum PBB

Papua bagian historis tak terpisahkan NKRI

Jakarta, IDN Times - Kondisi Papua masih terus disorot. Kericuhan yang masih kerap terjadi, teranyar di Wamena membuatnya disorot dunia internasional.

Salah satu negara yang kerap ikut campur adalah negara asal Kepulauan Pasific Vanuatu. Bahkan negara di Kepulauan Pasifik itu menyerukan pemisahan Papua atas Indonesia.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pun menginstruksikan diplomatnya untuk menjelaskan jika Papua tak dapat diganggu gugat menjadi bagian dari NKRI. Rayyanul Muniah Sangadji pun menyuarakan itu pada sesi ke-74 Debat Umum Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9).

“Indonesia harus memberi tahu kepada seluruh anggota PBB terkait motif di balik pernyataan dan tindakan negara yang tidak bertanggung jawab ini. Vanuatu ingin membangun citra sebagai negara yang menjunjung HAM. Padahal, motif sesungguhnya adalah mendukung agenda separatisme,” kata Rayyanul.

1. Basis legal dan historis Papua sebagai NKRI sangat kuat

Negara Lain Ikut Campur, Diplomat Asal Ambon Bela Papua di Forum PBBMarkas PBB di New York, Amerika Serikat, menjelang Aksi Iklim pada 23 September 2019. instagram.com/unitednations

Diplomat berdarah Ambon itu mengajak seluruh negara yang selama ini mendukung kemerdekaan Papua untuk kembali membuka catatan legal dan historis. Dengan tegas ia menyatakan, Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.

“Papua sejak awal proklamasi kemerdekaan sudah menjadi bagian dari NKRI. Itu adalah kesepakatan yang sudah selesai. Dan itu diperkuat oleh Sidang Umum Majelis Umum PBB pada 1969 melalui resolusi 2504. Pemahaman yang benar dan tepat tentang basis hukum dan sejarah ini penting supaya Vanutau tidak melakukan kesalahan berulang-ulang,” kata dia.

Baca Juga: Kapolri Rotasi Tiga Kapolda Riau, Papua, dan Sultra

2. Vanuatu dianggap terlalu ikut campur urusan dalam negeri Indonesia

Negara Lain Ikut Campur, Diplomat Asal Ambon Bela Papua di Forum PBB(Ilustrasi markas PBB) unmultimedia.org

Kondisi serupa juga pernah terjadi tiga tahun silam. Kala itu, diplomat Nara Masista Rakhmatia menjawab kritik negara-negara Kepulauan Pasifik atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Republik Vanuatu hingga saat ini tetap pada sikapnya mendukung kemerdekaan Papua.

“Vanuatu terus mempertanyakan posisi Papua di Indonesia. Kami bertanya-tanya, bagaimana bisa di era globalisasi ini, masih ada negara dengan kebijakan luar negerinya mengurusi soal pembagian wilayah negara lain,” ujar Rayyanul. “Sebagai orang Indonesia yang berdarah Melanesia, saya tegaskan bahwa kami tidak suka dikotak-kotakkan oleh negara lain. Papua adalah bagian dari Indonesia." 

Baca Juga: Kericuhan di Wamena, Ternyata Ada Warga Sumut yang Ikut Mengungsi

3. Pernyataan Vanuatu dianggap menyulut kemarahan di Papua

Negara Lain Ikut Campur, Diplomat Asal Ambon Bela Papua di Forum PBBANTARA FOTO/Marius Wonyewun

Kerusuhan di Papua hingga hari ini belum kunjung mereda. Sebanyak 33 orang dinyatakan tewas akibat kericuhan di Wamena. Selain puluhan nyawa hilang dan ratusan lainnya luka-luka, kerusuhan di Papua juga menyebabkan kerusakan infrastruktur.

Dalam sanggahannya, Rayyanul meminta Republik Vanuatu tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif sehingga menyulut kemarahan warga Papua yang lebih besar.

“Vanuatu terus menunjukkan dukungannya untuk kelompok separatis yang mengancam nyawa manusia. Apa yang Vanuatu tidak sadari adalah dukungan tersebut menjadi pemicu konflik. Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Provokasi itu menghasilkan kerusakan infrastruktur, ratusan rumah terbakar, fasilitas publik rusak, dan banyak orang tak berdosa jadi korban,” lanjutnya.

4. Indonesia ingatkan Piagam PBB dan hukum internasional

Negara Lain Ikut Campur, Diplomat Asal Ambon Bela Papua di Forum PBBANTARA FOTO/Marius Wonyewun

Lebih lanjut, Rayyanul mengingatkan Vanuatu untuk menghormati nilai-nilai dan prinsip yang telah diatur dalam Piagam PBB serta hukum internasional. Apa yang dilakukan Vanuatu dengan mendukung kelompok separatis adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Bisakah ini (mendukung separatisme) dibenarkan dalam hukum internasional dan Piagam PBB? Jawabannya tentu tidak. Piagam kita mengajarkan nilai dan prinsip tentang keharusan menghormati seluruh negara. Sudah menjadi kewajiban seluruh negara untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain,” katanya.

Dia menambahkan ihwal posisi kebijakan luar negeri Indonesia, “kami akan selalu mendukung kedaulatan dan integritas wilayah negara lain serta tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain.”

5. Menegaskan komitmen Indonesia terhadap HAM

Negara Lain Ikut Campur, Diplomat Asal Ambon Bela Papua di Forum PBBhttp://webtv.un.org/

Terakhir, Rayyanul menyampaikan bila tidak ada negara yang memiliki catatan HAM sempurna. Kendati begitu, Indonesia tetap pada komitmennya untuk menjunjung tinggi HAM.

“Seperti banyak negara, Indonesia berkomitmen mendukung HAM atas seluruh masyarakatnya, termasuk Papua. Di negara demokrasi, apa yang dilakukan oleh pemerintah akan selalu dicermati oleh rakyatnya, termasuk oleh institusi independen HAM di dalamnya.”

Dia menutup sesi itu dengan menegaskan keberagaman di Indonesia. “Kami akan terus menghormati seluruh perbedaan dan kearifan lokal yang hidup di setiap etnis di Indonesia. Perbedaan itulah yang menjadikan Indonesia. Saya Melanesia, saya Indonesia, kita semua bersaudara,” tutupnya.

Baca Juga: TNI-Polri Diminta Ditarik dari Papua, Ini Jawaban Moeldoko

Baca Juga: Cerita Nani, yang Selamat dari Wamena karena Ditolong Mama-mama Papua

Topic:

  • Doni Hermawan

Just For You