PPKM Darurat Juga Berlaku di 15 Kota Luar Jawa-Bali, Ini Daftarnya
Ilustrasi PPKM Darurat. IDN Times/ istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali. PPKM Darurat di 15 kota luar Jawa Bali ini berlaku mulai 12 Juli sampai 20 Juli 2021.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kebijakan itu diberlakukan melihat kenaikan kasus COVID-19 di luar pulau Jawa dan Bali.
"Jadi ada 15 kabupaten/kota, tepatnya 2 kabupaten, dan sisanya 13 kota," kata Tito dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).
Pemberlakuan PPKM Darurat ini ditetapkan karena adanya indikator kenaikan yang signifikan di daerah tersebut sehingga memerlukan upaya untuk menekan mobilitas masyarakat dan pemakaian masker.
Baca Juga: Tempat Tidur RS Bakal Dikonversi 40 Persen Buat Perawatan Pasien COVID
1. Daftar 15 kabupaten/kota yang diberlakukan PPKM darurat
Suasana penyekatan PPKM Darurat di Lenteng Agung pada Senin (5/7/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto menyampaikan daftar 15 kabupaten/kota yang diberlakukan PPKM darurat, antara lain:
1. Kota Tanjung Pinang - Kepulauan Riau
2. Kalimantan Barat - Kota Singkawang
3. Kota Padang Panjang - Sumatera Barat
4. Kota Balikpapan - Kalimantan Timur
5. Kota Bandar Lampung - Lampung
6. Kota Pontianak - Kalimantan Barat
7. Kabupaten Manokwari - Papua Barat
8. Kota Sorong - Papua Barat
9. Kota Batam - Kepulauan Riau
10. Kota Bontang - Kalimantan Timur
11. Kota Bukittinggi - Sumatera Barat
12. Kabupaten Berau - Kalimantan Timur
13. Kota Padang - Sumatera Barat
14. Kota Mataram - NTB
15. Kota Medan - Sumatera Utara
2. Parameter penetapan PPKM Darurat
Editor’s picks
Ilustrasi corona. IDN Times/Arief RahmatAirlangga menyampaikan, ada 4 parameter yang melatarbelakangi kebijakan PPKM darurat di 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali tersebut.
"Berdasarkan parameter untuk PPKM darurat, di mana level asesmen 4, BOR (bed occupancy rate) kurang dari 65 persen, kasus aktif meningkat signifikan, dan vaksinasi kurang dari 50 persen," ujar Airlangga.
Baca Juga: Besok Bisa Dipakai, Jokowi Resmikan RS COVID Asrama Haji Pondok Gede
3. Ketentuan PPKM darurat sama seperti Jawa dan Bali
Suasana penyekatan PPKM Darurat di Lenteng Agung pada Senin (5/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)Ketentuan PPKM darurat di 15 kabupaten/kota tersebut sama seperti yang berlaku di Jawa dan Bali. Mulai dari kegiatan di perkantoran atau tempat kerja untuk sektor non esensial wajib work from home (WFH) 100 persen. Kemudian, untuk sektor esensial WFH 50 persen, dan sektor kritikal work from office (WFO) 100 persen dengan protokol kesehatan ketat.
Lalu, kegiatan belajar mengajar seluruhnya dilakukan secara daring. Restoran atau rumah makan tidak boleh melayani makan di tempat atau dine-in, hanya boleh melayani take away. Kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal ditutup, dan hanya membuka akses ke supermarket dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.
Selanjutnya, kegiatan ibadah dilakukan dari rumah. Fasilitas publik seperti taman, tempat wisata, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Begitu juga dengan pelaksanaan resepsi selama PPKM darurat ditiadakan.
Kemudian, kegiatan rapat, pertemuan, dan seminar yang dapat menimbulkan kerumunan dilarang. Operasional transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa diberlakukan kapasitas maksimal 70 persen.
Lalu, ketentuan perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama), dan menunjukkan PCR H-2 atau swab antigen H-1.
Berita Terkini Lainnya
