Comscore Tracker

Peraturan Baru Diteken Jokowi, Peserta Kartu Prakerja Bisa Dipidana

Ada beberapa aturan baru hasil revisi

Jakarta, IDN Times - Ada regulasi terbaru dari program Kartu Prakerja yang diterapkan pemerintah.  Salah satunya adalah soal peserta program Kartu Prakerja yang bisa digugat pemerintah jika memalsukan identitas. Bahkan peserta juga bisa dipidana.

Peraturan terbaru itu diterapkan usai Presiden Joko "Jokowi" Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari Perpres Nomor 36 Tahun 2020 mengenai Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

1. Pemerintah bisa gugat ganti rugi ke peserta Kartu Prakerja

Peraturan Baru Diteken Jokowi, Peserta Kartu Prakerja Bisa Dipidana(Ilustrasi tampilan aplikasi kartu prakerja) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Dalam Pasal 31C disebutkan, penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan, wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif tersebut kepada negara.

"Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja," demikian isi pasal dalam Pepres tersebut.

Baca Juga: Cara Mudah Daftar Kartu Prakerja di Situs Prakerja.go.id

2. Penerima Kartu Prakerja yang sengaja memalsukan identitas akan dipidana

Peraturan Baru Diteken Jokowi, Peserta Kartu Prakerja Bisa Dipidana(Anggaran kartu prakerja dari Kemenko Perekonomian) IDN Times/Arief Rahmat

Sementara itu, dalam Pasal 31D tertulis bahwa sanksi akan diberikan bagi peserta yang terbukti memalsukan identitas mereka. Para peserta bisa dipidana karena hal itu.

"Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan," tulis Pasal 31D.

3. Setiap kebijakan atau tindakan yang telah ditetapkan Komite Cipta Kerja dinyatakan sah

Peraturan Baru Diteken Jokowi, Peserta Kartu Prakerja Bisa DipidanaIlustrasi Kartu Pra Kerja (IDN Times/Arief Rahmat)

Selanjutnya, Perpres baru tersebut juga menyatakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan Komite Cipta Kerja serta tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Perpres baru, dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada itikad baik.

Kebijakan yang dimaksud dalam Pepres seperti kerja sama dengan platform digital, termasuk meliputi:

a. Kerja sama dengan platform digital, termasuk didalamnya dengan lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan platform digital;

b. Penetapan penerima Kartu Prakerja;

c. Program pelatihan yang telah dikurasi oleh manajemen pelaksana dan dipilih oleh penerima Kartu Prakerja;

d. Besaran biaya program pelatihan;

e. Insentif yang telah dibayarkan kepada penerima Kartu Prakerja; dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital kepada lembaga pelatihan.

"Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Cipta Kerja," demikian tertulis di Pasal 31B ayat 3 itu.

Baca Juga: KPK Rekomendasi Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Ini Kata Ekonom

Topic:

  • Doni Hermawan

Berita Terkini Lainnya