Nilai Kelapa Sawit Terus Didiskriminasi, Luhut Ancam Boikot Produk UE
(Menko Kemaritikan Luhut Panjaitan) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan mengancam akan memboikot produk-produk Uni Eropa yang dijual di Indonesia apabila negara-negara itu terus melakukan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit. Ancaman itu disampaikan Luhut usai mendengar rencana Komisi Eropa menerbitkan Undang-Undang tentang pelarangan penggunaan kelapa sawit untuk bahan bakar alat transportasi.
Rencana itu, kata Luhut, diprediksi bisa merugikan para petani sawit yang menggantungkan hidupnya dari industri itu. Data Kementerian Perekonomian menyebut ada 7,5 juta orang yang bekerja di industri itu. Sementara, sekitar 12 juta orang terpengaruh secara tidak langsung apabila kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.
"Ini akan berdampak kepada petani kecil di mana menjadi concern Presiden. Jadi, saya betul-betul mohon kepada teman-teman Eropa mengerti. Jadi, jangan Anda hanya melihat dari kacamata Bapak Ibu, dilihat juga dari kacamata kami," ujar Luhut yang berbicara di forum briefing mengenai diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit di Kemlu pada Rabu (20/3).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengaku tidak ingin sampai ke tahap untuk melarang peredaran produk-produk Uni Eropa di Indonesia. "Tapi, kalau nantinya sampai ke tahap ini kan ada beberapa produk Uni Eropa yang masih kami impor seperti bus Scannia, kereta api dari Polandia, kami juga membutuhkan banyak pesawat, karena kelas menengah kami besar mencapai 55 juta orang," tutur Luhut.
Lalu, apa ancaman itu hanya sekedar gertak sambal atau sungguh-sungguh akan direalisasikan?
1. Indonesia mempertimbangkan untuk melarang produk Uni Eropa masuk ke Tanah Air
(Bus Trans Jakarta yang menggunakan Scania dari Swedia) ANTARA FOTO/Fanny OctavianusSaat dikonfirmasi kembali, Luhut mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk melarang produk-produk Uni Eropa masuk ke Tanah Air. Sejumlah produk Uni Eropa yang sempat disebut oleh Luhut antara lain bus Scania, pesawat terbang Airbus hingga kereta api dari Polandia.
"Nanti kita akan pertimbangkan semua. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa kan?," kata Luhut kepada media sore ini.
Selain mempertimbangkan untuk memboikot produk Uni Eropa, Luhut juga menyebut adanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan ke badan PBB untuk isu perdagangan, World Trade Organization (WTO). "Kita tidak pernah goyang," tutur dia lagi.
Baca Juga: Komisi Eropa Putuskan Bahan Bakar dari Kelapa Sawit Dihapuskan
2. Indonesia merasa telah diperlakukan secara diskriminatif karena penggunaan biofuel kelapa sawit dilarang di Uni Eropa
astra-agro.co.idIndonesia mengaku sudah sejak lama diperlakukan diskriminatif di Uni Eropa terkait produk kelapa sawit. Salah satunya dengan melarang penggunaan bahan bakar dari kelapa sawit di sana. Luhut mengatakan Pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam melihat kebijakan diskriminatif dari Uni Eropa tersebut.
Editor’s picks
"Kami akan melakukan apa pun karena ini menyangkut kesejahteraan 20 juta orang di Indonesia, terutama petani kecil. Memang salahnya produk kelapa sawit kami itu di mana?," tanya Luhut secara tegas.
Komisi Eropa menyatakan alasan pelarangan itu ialah penggunaan kelapa sawit mereka nilai menyebabkan deforestasi alias gundulnya hutan. Di lain sisi, Luhut mengatakan, industri kelapa sawit menciptakan puluhan juta lapangan pekerjaan sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Indonesia sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi lingkungan meski membudidayakan kelapa sawit
(Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan berbicara di kantor Kemenlu) IDN Times/Santi DewiLuhut juga menegaskan kepada para investor dan tamu dari negara Uni Eropa, Indonesia telah berupaya untuk tetap memperhatikan lingkungan hidup kendati membudidayakan kelapa sawit. Sebagai salah satu contoh, tutur dia, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) mengenai moratorium perkebunan kelapa sawit.
Moratorium itu dikeluarkan pada September 2018 lalu sebagai realisasi dari janji Jokowi di Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu pada 2016 lalu. Tujuan dari moratorium itu agar bisa dilakukan evaluasi dan penataan kembali izin-izin perkebunan kelapa sawit.
Luhut bahkan sudah memaparkan upaya Indonesia tersebut saat berbicara di forum ekonomi di Davos, Swiss awal tahun ini. Bahkan, ia secara tegas menyatakan kepada Uni Eropa, tidak perlu mengajari Indonesia bagaimana menyelamatkan lingkungan.
"Don't dictate us. Itu yang saya katakan di Davos. Kami tidak mungkin membuat policy yang nantinya akan disesali oleh generasi yang ada saat ini. Saya gak mau melihat cucu saya yang sudah pintar itu, kemudian mengatakan ke saya: 'opung you made the wrong policy when you're in government,'" kata dia.
4. Uni Eropa membantah telah melakukan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia
(Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend) IDN Times/Santi DewiSementara, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend membantah pemerintahnya selama ini telah melakukan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit dari Indonesia.
"Tidak sama sekali (Uni Eropa mendiskriminasi kelapa sawit). Kami sudah mengatakan kepada Anda bahwa kami merupakan pasar yang terbuka" ujarnya di kantor Kemenlu pada hari ini, Rabu (20/3).
Menurut Guerend apa yang mereka putuskan itu berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil riset bahwa produk kelapa sawit diproduksi dengan mengorbankan lahan hutan untuk ditebang.
"Kami mendorong Indonesia untuk melakukan reformasi agar menghasilkan produk yang sustainable terhadap lingkungan," kata dia menjawab pertanyaan IDN Times.
Baca Juga: Adakah Dampak Positif dari Luasnya Lahan Kelapa Sawit di Indonesia?
Berita Terkini Lainnya
