Prabowo Jadi Menteri, Pemerintahan Jokowi akan Berjalan Tanpa Kritik?

Kata pengamat teori check and balance tidak berlaku

Medan, IDN Times - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipanggil ke Istana untuk bertemu Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo, Senin (21/10). Mantan Capres nomor urut 02 itu diminta membantu Jokowi dalam urusan pertahanan.

Mengenakan baju putih seperti para calon menteri lainnya, rival Jokowi di Pilpres 2019 itu sendiri sudah membenarkan soal tawaran menteri kepada dirinya dan dia siap bekerja di kabinet.

Namun yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana kondisi pemerintahan jika Prabowo dengan Gerindra-nya tidak menjadi oposisi. Pengamat Politik Dadang Darmawan memberikan analisis tentang bagaimana jalannya pemerintahan ke depan.

1. Teori check and balance nyaris tak berlaku

Prabowo Jadi Menteri, Pemerintahan Jokowi akan Berjalan Tanpa Kritik?ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Dadang Darmawan,  pengamat politik asal Sumatera Utara memberi analisis menohok. Kata dia jika memang nantinya Prabowo masuk dalam kabinet kerja Jokowi teori politik check and balance nyaris tak berlaku.

“Yang pasti akan mengurangi derajat check and balance, pemerintah dengan legislatif (DPR) tentu saja sejalan,” kata Dadang kepada IDN Times, Selasa (22/10).

Baca Juga: Jawaban Santri Soal Prabowo Menteri Terwujud, Bagaimana dengan Ahok?

2. Pemerintah akan berjalan tanpa kritik dan itu berdampak buruk

Prabowo Jadi Menteri, Pemerintahan Jokowi akan Berjalan Tanpa Kritik?Edhy Prabowo (kanan) ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Dadang juga mengatakan, jika pemerintah tanpa oposisi atau pun oposisi yang sangat kecil kuantitasnya akan berdampak buruk. Dia memprediksi, pemerintah akan berjalan tanpa kritik.

Secara prkatis, kebijakan pemerintah pasti akan diamini oleh DPR. “Pemerintah akan berjalan tanpa kendala yang berarti. Karena mereka menguasai DPR dengan jumlah sangat banyak dan gemuk,” ujarnya.

3. Kalkulasi politik di luar dugaan

Prabowo Jadi Menteri, Pemerintahan Jokowi akan Berjalan Tanpa Kritik?IDN Times/Irfan fathurohman

Masuknya Prabowo ke dalam koalisi adalah kalkulasi politik yang di luar dugaan banyak orang. Implikasinya sangat besar bagi pendukungnya.

Dadang menyebut, Prabowo meninggalkan Ijtima Ulama IV. Komposisi politik langsung berubah drastis.

Kecenderungan perubahan struktur politik ini sangat tidak baik. Meski pun masih ada PKS yang sampai saat ini berada pada posisi sebagai oposisi.

“Praktis tidak ada kritik. Pun ada dari PKS, di parlemen mereka akan ketingalan suara,” pungkasnya.

Baca Juga: Ramalan Santri Ini Terbukti, Prabowo Bakal Jadi Menteri Jokowi

Topik:

  • Doni Hermawan

Berita Terkini Lainnya