Wali Nanggore dan Majelis Rakyat Papua Bikin MoU, Tuntut Ini ke Pusat
Ilustrasi MoU. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Banda Aceh, IDN Times - Pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua tidak hanya dijadikan sebagai ajang menampilkan keahlian dan kemampuan untuk mendapatkan medali serta mengharumkan nama daerah di bidang olahraga bagi para atlet. Di kompetisi ini ternyata juga dimanfaatkan bagi beberapa politisi untuk menjalin kerja sama dengan daerah lainnya.
Seperti Provinsi Aceh dan Papua. Dua provinsi tersebut melakukan pertemuan untuk menjalin kerja sama terkait permasalahan yang dialami dua daerah paling ujung Indonesia ini.
Adapun pihak yang bertemu, yakni Lembaga Wali Nanggroe beserta beberapa tokoh politik Aceh dengan Majelis Rakyat Papua (MRP). Pertemuan digelar di Hotel Horizon, di kawasan Kotaraja, distrik Abepura, Jayapura, Papua, pada Minggu (3/10/2021)
“Pertemuan digelar, sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 Waktu Indonesia Timur (WIT),” kata Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri yang ikut dalam rombongan, pada Senin (4/10/2021).
1. Saling bercerita tentang pengalaman masing-masing menghadapi pemerintah pusat
IstimewaSelama pertemuan, kedua belah pihak juga menyampaikan pengalaman masing-masing dalam menghadapi pemerintah pusat. Terutama terkait undang-undang kekhususan yang dimiliki kedua daerah tersebut.
Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib menganggap, selama ini Pemerintah Pusat tidak ikhlas memberikan kewenangan dan kekhususan ke Papua dari 16 kewenangan ke khususan yang diatur dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. “Hanya empat kewenangan yang dijalankan,” kata Timotius.
Aturan tersebut kini dikatakannya telah direvisi, Akan tetapi, kewenangan Papua dikurangi oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya adalah tentang dana otsus (otonomi khusus).
“Walau jumlah ditambah menjadi 2,5 persen tetapi pengelolaan ditarik ke pusat atau tidak lagi masuk ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang nantinya akan dikelola oleh lembaga di bawah kontrol wakil presiden,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haytar menyampaikan hal serupa juga dialmi Provinsi Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
“Tapi sampai saat ini Aceh belum melihat draft revisi tersebut dan belum ada konsultasi serta pertimbangan DPRA (Dewan Pimpinan Rakyat Aceh) dan ada kemungkinan revisi UUPA akan bernasib sama dengan UU Papua,” kata Malik Mahmud.
Baca Juga: Polisi Selidiki Kerusuhan Vaksinasi di Aceh Barat Daya
2. Sepakat bakal membuat MoU antara Aceh dan Papua
Ilustrasi MoU. (IDN Times/Aditya Pratama)Nurzahri mengatakan, latar belakang pertemuan itu berawal dari tindak lanjut setelah pihak MRP meminta dirinya untuk menjadi saksi ahli dalam gugatan MRP terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi.
Pertemuan yang berlangsung lebih tiga jam itu, dikatakan Juru Bicara Partai Aceh ini, menghasilkan sebuah wacana untuk kerja sama antara kedua daerah tersebut.
“Hasil pertemuan tersebut, kedua bersepakat membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Wali Nanggroe dan Majelis Rakyat Papua (MRP),” ujarnya.
3. MoU rencananya bakal ditandatangani di Aceh
thejakartapost.comTerkait penandatanganan MoU antara Wali Nanggroe dan Majelis Rakyat Papua, dikatakan Nurzahri, rencananya bakal dilaksanakan di Aceh saat lembaga asal Papua itu berkunjung ke provinsi paling barat Indonesia tersebut.
“Isi MoU tersebut direncanakan akan berisi beberapa poin tentang kerjasama Aceh dan Papua dalam berjuang bersama serta saling dukung agar keinginan rakyat Aceh dan Papua dapat diberikan oleh pemerintah pusat,” ucap Nurzahri.
Adapun yang hadir dalam pertemuan itu, dari Pimpinan Majelis Rakyat Papua terdiri Ketua MRP Timotius Murib; Wakil Ketua I, Yoel Luiz Mulait; Wakil Ketua II, Debora Mote; dan tujuh anggota MRP lainnya.
Sedangkan dari Lembaga Wali Nanggroe, terdiri Kamaruddin Abubakar (Abu Razak); Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri; serta anggota DPRA seperti Tarmizi, Iskandar Usman Al Farlaky, dan Falevi Kirani.
Baca Juga: Unik! Langgar Lalu Lintas di Aceh, Pilih Ditilang atau Divaksinasi?
