2. Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan masih ilegal

Pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh simpatisan dan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh (IDN Times/Saifullah)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh menegaskan, secara hukum Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan baik saat Hari Damai Aceh atau pada milad GAM setiap tanggal 4 Desember adalah ilegal.

“Sudah dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori, saat menjawab somasi dari YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) untuk mencabut Permendagri berkenaan dengan pembatalan beberapa ketentuan dalam Qanun nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh,” jelas Winardy.

Kemendagri beralasan, pembatalan tersebut dilakukan karena Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Baca Juga: Mantan Perdana Menteri dan Panglima GAM Dapat Gelar Kehormatan

3. Bunyi Pasal 6 ayat 4 dari PP Tahun 2007

Pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh simpatisan dan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh (IDN Times/Saifullah)

Adapun dalam Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah disampaikan Winardy, yakni:

a. Desain logo dari bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan Bendera Bulan Sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo Burung Mambruk dan Bintang Kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta Bendera Benang Raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.

Kemudian dalam pasal 6 ayat 3 juga disebutkan, bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

“Sehingga ke depan, setiap aktivitas pengibaran Bendera Bulan Bintang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang apabila tujuan/niat pengibarannya adalah untuk memisahkan diri dari NKRI, maka dapat dikenakan pasal-pasal terkait makar,” tegas Winardy.

4. Jika merasa kurang tepat, Pemerintah Daerah Aceh bisa melakukan upaya hukum ke PTUN

Ilustrasi hakim di pengadilan. IDN Times/Sukma Shakti

Winardy menyampaikan, apabila keputusan tersebut dirasa kurang tepat, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Aceh masih dapat melakukan upaya hukum lain, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Keputusan Mendagri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016.

Ia menambahkan, jika tidak setuju, Pemerintah Aceh masih dapat melakukan upaya hukum lain, dan masyarakat Aceh melalui perwakilannya di dewan serta Pemda Aceh dapat membentuk tim khusus yang membahas masalah ini melalui jalur musyawarah mufakat dengan Pemerintah Pusat serta menyiapkan opsi-opsi terbaik dalam bingkai NKRI.

“Intinya lakukan sesuai dengan mekanisme hukum,” ujarnya.

5. Masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga kedamaian

ilustrasi hari perdamaian internasional (discoveryeducation.com)

Tidak hanya itu, Winardy mengimbau kepada masyarakat agar secara bersama-sama menciptakan potret Aceh yang sejuk dan damai, baik di mata Nasional maupun Internasional demi terbukanya investasi bagi Aceh.

Masyarakat diminta tidak melakukan upaya kontraproduktif yang justru membuat iklim investasi menjadi redup dengan potret masa lalu dan masih menjadi stigma negatif di luar Tanah Rencong.

“Kita semua harus berkolaborasi untuk menciptakan investasi di Aceh yang bertujuan memperbanyak lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga kondusifitas, sehingga menjadikan Aceh daerah yang Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbhun Ghaffur,” ajaknya.

Baca Juga: Milad GAM, Eks Panglima Tak Ajak atau Larang Kibarkan Bulan Bintang