Comscore Tracker

Biaya Pasien Virus Corona Bakal Dijamin BPJS Kesehatan, Ini Syaratnya

Harus ada aturan baru dari Presiden Jokowi

Jakarta, IDN Times - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan siap menanggung semua pembiayaan pasien-pasien terkait virus corona (COVID-19). Namun ada syarat yang diajukan.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan,Fachmi Idris. Menurutnya ada aspek yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yakni hukum. 

Fachmi Idris menjelaskan, perlu ada diskresi khusus agar Pasal 52 Huruf O Perpres No 82/2018 tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan--bisa diterobos.

1. Saat ini, biaya pengobatan dan penanganan pasien COVID-19 masih ditanggung pemerintah pusat dan daerah

Biaya Pasien Virus Corona Bakal Dijamin BPJS Kesehatan, Ini Syaratnyapenunggu pasien di RSUD Tabanan/IDN Times/Wira Sanjiwani

Fachmi menerangkan, pemerintah telah mengumumkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak 4 Februari lalu. Menteri Kesehatan pun telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

"Pada poin keempat disebutkan bahwa segala bentuk pembiayaan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan atau sumber dana lain yang sah," kata Fachmi dalam keterangan pers kepada IDN Times, Kamis (19/3).

Sedangkan pada poin kelima, lanjut Fachmi lebih spesifik lagi, tertulis juga, pemerintah menanggung juga biaya perawatan bagi kasus suspect yang dilaporkan sebelum keputusan menteri ini mulai berlaku.

Baca Juga: Hore! Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan Mahkamah Agung

2. Wabah virus corona berbeda dengan bencana alam dan wabah lain

Biaya Pasien Virus Corona Bakal Dijamin BPJS Kesehatan, Ini SyaratnyaIlustrasi (IDN Times/Khaerul Anwar)

Meski pemerintah menyatakan kesiapannya dalam menanggulangi semua biaya pasien, wabah virus corona ini dinilai berbeda dari bencana alam dan wabah lainnya. "Wabah virus ini bersifat masif, kecepatan persebaran, menasional, dan menggesa," kata dia.

 Hal ini berbeda dengan KLB lain, seperti demam berdarah yang juga dibiayai langsung oleh negara. Dalam penanganan demam berdarah, mekanisme teknisnya sudah berjalan baik selama ini.

Sebaliknya untuk COVID-19, ada banyak pertanyaan bahkan keluhan dari fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah tentang mekanisme pembiayaannya. "Ini menimbulkan problem teknis di lapangan dan kepastian pembiayaan untuk fasilitas kesehatan yang sudah berjibaku menangani pasien COVID-19," jelasnya. 

3. Di sisi lain, BPJS Kesehatan dilarang membiayai pasien "akibat wabah"

Biaya Pasien Virus Corona Bakal Dijamin BPJS Kesehatan, Ini SyaratnyaIlustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

BPJS Kesehatan, imbuh Fachmi, sebetulnya siap membantu di tengah wabah ini. Namun, ada aturan yang melarang BPJS kesehatan untuk menanggung biaya pasien yang muncul karena wabah.

Perpres No 82/2018 Pasal 52 huruf O yang dia sebut di atas mengatur bahwa 'pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, termasuk pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.

"Artinya, pasien dengan virus corona tak dibiayai," kata Fachmi.

Dengan demikian, lanjut Fachmi, pasal ini mengatur larangan bahwa sesuai regulasi, BPJS Kesehatan dilarang menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah karena biaya ini ditanggung oleh pemerintah secara langsung.

4. Presiden harus keluarkan aturan agar BPJS Kesehatan bisa bisa ikut berperan hadapi wabah virus corona

Biaya Pasien Virus Corona Bakal Dijamin BPJS Kesehatan, Ini SyaratnyaPresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Untuk itu, Fachmi menilai, pemerintah harus melakukan diskresi khusus agar Pasal 52 Huruf O bisa diterobos. Hal itu cukup dengan Instruksi Presiden atau Perpres khusus, yang memberi kewenangan pada BPJS Kesehatan untuk menalangi pendanaan pelayanan kesehatan untuk pasien Covid-19.

"Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan reimburse (penagihan) ke pemerintah, atau melalui mekanisme lainnya yang diatur secara internal oleh pemerintah. Yang pasti, fasilitas kesehatan ada "loket" untuk menagihkan, dalam hal ini BPJS Kesehatan," kata Fachmi.

Baca Juga: Sekolah Tutup, Satpol PP Siantar Razia Pelajar yang Keluyuran

Topic:

  • Doni Hermawan

Berita Terkini Lainnya