Komisi III DPR Usul Presiden Lantik 5 Pimpinan Baru KPK Lebih Cepat

Situasi di KPK kini dinilai sudah semakin tak kondusif

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR, Muhammad Nasir Djamil mengusulkan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar segera melantik lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah terpilih pada Jumat dini hari (13/9). Tujuannya, agar mereka bisa segera bertugas menjalankan kewajibannya di komisi antirasuah. 

Nasir menjelaskan alasan agar pelantikan terhadap lima pimpinan baru tersebut dipercepat untuk mencermati situasi dan kondisi di KPK yang tak menentu usai tiga pimpinannya menyerahkan mandat kembali ke Presiden Jokowi. Selain itu, agar menghindari adanya oknum lain yang tidak berkepentingan yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini. Sehingga, pelantikan pimpinan komisi antirasuah menjadi sesuatu yang urgent untuk dilakukan. 

Proses pemilihan capim KPK periode 2019-2023 memang diliputi kontroversi sejak awal. Selain para capim yang berhasil lolos disebut oleh elemen masyarakat sipil memiliki rekam jejak yang kelam, proses pemilihannya pun dilakukan beberapa bulan lebih cepat. Bila dibandingkan dengan pemilihan capim periode 2015-2019, 10 calon nahkoda komisi antirasuah baru menjalani fit and proper test di DPR pada bulan Desember. 

Lalu, apa yang mendorong anggota Komisi III ingin ngebut sejak awal proses seleksi capim? Apalagi anggota Komisi III DPR periode 2015-2019 sudah pernah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap lima pimpinan jilid IV yang dipimpin oleh Agus Rahardjo. 

1. Usulan percepatan pelantikan pimpinan baru KPK, bukan untuk mendikte Presiden

Komisi III DPR Usul Presiden Lantik 5 Pimpinan Baru KPK Lebih Cepat(Muhammad Nasir Djamil) www.dpr.go.id

Dikutip dari kantor berita Antara edisi Sabtu (14/9), Nasir Djamil menggaris bawahi dorongan agar pelantikan pimpinan baru komisi antirasuah bukan bermaksud untuk mendikte Presiden Jokowi. Namun, percepatan pelantikan dinilai dibutuhkan saat ini mengingat situasi dan kondisi di komisi antirasuah yang semakin gaduh dan panas.

Ia khawatir situasi gaduh ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok lain yang tujuan tak setuju KPK fokus untuk memberantas korupsi di Tanah Air. 

"Usulan percepatan pelantikan itu bukan bermaksud ingin mendikte Presiden, tapi mencermati situasi dan kondisi di KPK oleh DPR. Tentunya usulan ini, setelah lima nama pimpinan KPK itu disahkan dalam forum rapat paripurna DPR RI," tutur anggota komisi III dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. 

Baca Juga: Arsul Sani: DPR Sudah Pilih Lima Pimpinan Baru KPK hari Jumat

2. DPR akan mengesahkan lima nama pimpinan baru KPK di sidang paripurna pada Senin pekan depan

Komisi III DPR Usul Presiden Lantik 5 Pimpinan Baru KPK Lebih Cepat(Logo KPK di bagian depan gedung sudah tak lagi ditutup kain hitam) IDN Times/Irfan Fathurohman

Sedangkan, usai terpilih melalui proses voting pada Jumat dini hari, anggota parlemen akan membawa hasil tersebut di dalam rapat paripurna pada Senin (16/9). Lima nama yang sudah terpilih yakni Firli Bahuri (ketua), Alexander Marwata (wakil ketua), Nawawi Pomolango (wakil ketua), Lili Pintauli Siregar (wakil ketua), dan Nurful Ghufron (wakil ketua). 

Ia menjelaskan situasi di dalam KPK yang genting pasca adanya pengunduran diri satu pimpinan dan satu penasihat komisi antirasuah, menyebabkan pelantikan pimpinan baru ini mendesak untuk dilakukan. 

3. Kondisi KPK dinilai sudah semakin gaduh

Komisi III DPR Usul Presiden Lantik 5 Pimpinan Baru KPK Lebih Cepat(Logo KPK yang semula ditutup kain hitam berhasil dicopot semua sesuai tuntutan massa) IDN Times/Irfan Fathurohman

Usai dilakukan pemilihan pimpinan baru di KPK, dalam dua hari berturut-turut sejak Jumat kemarin, gedung komisi antirasuah didatangi oleh para pengunjuk rasa. Mereka menuntut agar selubung hitam yang menutupi logo dan plang KPK dibuka, organisasi wadah pegawai KPK dibubarkan, dan mengucapkan selamat kepada Ketua KPK yang baru Irjen (Pol) Firli Bahuri. 

Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat kemarin, yang semula berjalan damai namun tiba-tiba berakhir ricuh. Sekelompok orang yang mulai terprovokasi, kemudian bertindak menghancurkan karangan bunga yang dijejer di depan gedung Komisi Antirasuah. Bahkan, sekelompok orang turut merangsek masuk ke dalam gedung KPK lantaran ingin mencopot selubung hitam yang menutupi logo KPK di bagian depan. 

Nasir khawatir apabila situasi itu dibiarkan berlarut-larut, maka dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Sementara, dalam pandangan dia, dengan melantik pimpinan baru dapat meredam dan mengendalikan situasi internal di KPK. Selain itu, situasi bisa lebih kondusif sehingga penanganan kasus korupsi bisa berjalan. 

"Suasana kerja di KPK saat ini sudah tidak nyaman dan tak bisa dikontrol. Karena itu, mempercepat pelantikan pimpinan KPK oleh Presiden adalah solusi untuk mengakhiri kegaduhan yang sudah berlangsung sekitar dua bulan ini," kata dia. 

Baca Juga: [BREAKING] Komisi III Gelar Voting Pimpinan Baru KPK 2019-2023

Topik:

Berita Terkini Lainnya