Ini Hasil Rapat 5 Kementerian Bahas Pelarangan Umrah dari Arab Saudi

Akan ada rakor lanjutan untuk membahas soal pelarangan umrah

Jakarta, IDN Times - Rapat koordinasi (rakor) lima kementerian terkait keputusan Arab Saudi yeng menutup akses umrah, sudah selesai dilakukan. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu menghasilkan empat keputusan utama sikap pemerintah Indonesia.

"Dengan ini, berdasarkan arahan presiden dan apa yang akan dilakukan ada empat poin utama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di kantornya, Jakarta, Kamis (27/2).

Pertama, pemerintah Indonesia memahami keputusan pemerintah Arab Saudi terkait penghentian sementara umrah dan atau ziarah khususnya ke Masjid Nabawi sebagai upaya Saudi mencegah masuknya virus corona.

Kedua, pemerintah Indonesia juga yakin keputusan tersebut diambil untuk melindungi jemaah yang lebih besar.

Ketiga, Muhadjir juga menjelaskan bahwa pemerintah masih berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar mengizinkan jemaah haji yang sedang beribadah dan jemaah yang baru tiba agar dapat melanjutkan ibadah mereka.

"Agar yang sudah terlanjur atau akan mendarat supaya diizinkan beribadah atau ziarah," katanya.

Terakhir, pemerintah akan mengadakan kembali rakor terkait pelindungan jemaah umrah dalam waktu secepatnya. "Terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi, hotel maupun visa," kata Muhadjir.

Rapat itu dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agama Fachrul Razi, serta perwakilan dari Kemenkumham dan Dirut Angkasa Pura I Faik Fahmi.

Baca Juga: Arab Saudi Setop Umrah, Travel: Setiap Hari Ada 4,200 Jemaah Indonesia

https://www.youtube.com/embed/WU33KpnB9ok

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya