20 Ribu Guru akan Demo Pekan Depan, Ini Tuntutannya ke Pemerintah
Suasana audiensi guru honorer dengan anggota DPRD Purbalingga di ruang sidang Paripurna, Rabu (12/2). Dok IDN Times
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua PB PGRI Masa Bakti XXI Didi Suprijadi mengancam puluhan ribu guru honorer akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (20/2) bila pemerintah tak segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K). Hal itu lantaran banyak rekan-rekannya yang mengajar di daerah selama satu tahun namun belum mendapat surat keputusan pengangkatan.
"Sudah siap (turun untuk berunjuk rasa). (Kami akan datang) dari seluruh kabupaten/kota guru honorer. Dari (Kabupaten) Garut saja ada 20 bus," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (15/2).
Ia mengatakan ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah. Para guru honorer itu berharap tuntutan itu bisa dipenuhi sebelum (20/2) mendatang.
Apa saja tuntutan para guru honorer yang bekerja di daerah?
1. Para guru meminta Presiden Jokowi keluarkan aturan bagi pengajar agar diangkat jadi P3K
Guru honorer Bertha mengajar murid-muridnya di SD Filial 004 di Samarinda. IDN Times/Yuda AlmerioDidi mengungkapkan, tuntutan pertama yang akan disampaikan oleh guru honorer adalah meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menerbitkan aturan terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah dinyatakan lulus. Sebab, sampai saat ini status mereka masih belum jelas.
"Sudah dinyatakan lulus, tapi belum ada SK-nya, belum diangkat (jadi PPPK)," ungkapnya.
Baca Juga: Ini Syarat Bagi Guru Honorer yang Ingin Dapat Dana BOS
2. Presiden menghapuskan sistem guru honorer dan guru honorer diangkat jadi PNS
Aksi honorer K2 menuntut pemerintah supaya diangkat jadi PNS. IDN Times/IstimewaTuntutan kedua, Didi melanjutkan, adalah meminta pemerintah mengangkat guru honorer yang berusia di atas 35 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia juga ingin agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan untuk menghapus guru honorer.
"Tentang (guru) honorer, jangan dihapus yang (tenaga) honorer ini," ucapnya.
3. Pemerintah harus berkomitmen mengalokasikan 50 persen dana BOS untuk guru honorer
(Ilustrasi logo dana Bantuan Operasional Sekolah) www.bos.kemdikbud.go.idTerakhir, Didi mengatakan ia berharap pemerintah menjalankan komitmennya untuk mengalokasikan 50 persen dana BOS agar bisa membiayai guru honorer. Selama ini, alokasi untuk biaya tersebut dianggap tidak konsisten sehingga merugikan para guru honorer.
"(Alokasi) 50 persen benar-benar untuk guru honorer. Jangan kayak dulu untuk semua guru. Dulu judulnya belanja pegawai," kata dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Curhat Disentil Lewat Surat Cinta Nadiem ke Guru-guru
Topik:
Berita Terkini Lainnya
