Comscore Tracker

Hore! Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan Mahkamah Agung

Gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia 

Jakarta, IDN Times - Kabar gembira untuk para pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mahkamah Agung (MA) secara resmi telah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah.

Itu setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan kesehatan, digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

1. Sidang putusan dilakukan pada 27 Februari 2020

Hore! Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan Mahkamah AgungIlustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, sidang terhadap putusan tersebut sudah dilakukan pada 27 Februari 2020.

“Iya betul sudah ada amar (putusannya),” kata Andi Samsan saat dihubungi IDN Times, Senin (9/3).

Baca Juga: Berutang Rp1,2 Triliun pada RS Muhammadiyah, Ini Kata BPJS Kesehatan

2. Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah tidak berhak menaikkan iuran BPJS Kesehatan

Hore! Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan Mahkamah AgungANTARA FOTO/Rahmad

Dalam amar putusan tersebut, pemerintah tidak berhak untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang rencananya dilakukan sejak 1 Januari 2020 ini.

"Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tulis amar putusan tersebut.

Lebih jauh ia menambahkan, Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Tidak hanya itu, ada sejumlah Pasal lain yang bertentangan diantara Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 Undang-undang Kesehatan,” lanjut amar putusan itu.

3. Besaran kenaikan iuran capai 2 kali lipat

Hore! Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan Mahkamah Agung(Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Sebelumya, pemerintah berencana akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada 1 Januari Dalam pasal 34 Perpres 75/2019, iuran yang harus dikeluarkan oleh peserta kelas Mandiri III dari awalnya Rp25.500 naik menjadi Rp42 ribu. Fasilitas yang didapat oleh kelas ini berupa pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Untuk kelas Mandiri II, iuran yang harus dibayarkan Rp110 ribu. Peserta kelas Mandiri II mendapatkan pelayanan di ruang perawatan kelas II. Selanjutnya, untuk kelas Mandiri I iuran yang harus dibayarkan adalah Rp160 ribu, dan mendapatkan pelayanan di ruang perawatan kelas I

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, Pengamat: Jokowi Keliru!

Topic:

  • Doni Hermawan

Berita Terkini Lainnya