PPP: Jadi Plt Ketua Umum, Suharso Harus Lepas Jabatan Wantimpres
IDN Times/Helmi Shemi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP Partai persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, jika Suharso Monoarfa telah dikukuhkan menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua umum, maka ia harus segera melepaskan jabatannya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Hal itu perlu dilakukan karena di dalam undang-undang telah diatur bahwa pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan.
1. Suharso akan dikukuhkan menjadi Plt Ketua Umum PPP malam ini
IDN Times/Fitang BudhiPengukuhan Suharso sebagai Plt ketum akan dilakukan dalam musyawarah kerja nasional (mukernas) PPP malam ini, yang dihadiri oleh petinggi partai berlambang Ka’bah tersebut.
“Kalau beliau (Suharso) nanti sudah resmi dikukuhkan sebagai Plt ketua umum, sesuai dengan undang-undang, beliau harus mundur paling tidak nonaktif lah dari (jabatan) dewan pertimbangan presiden,” kata Arsul di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Rabu (20/3).
2. PPP yakin Suharso akan mengundurka diri dari jabatan Wantimpres
IDN Times / ShemiMenurut Arsul, Suharso yang saat ini juga menjadi Dewan Pengarah di Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin, akan secara terbuka mengundurkan diri dari jabatan Wantimpres tanpa harus didesak oleh pihak mana pun.
Editor’s picks
“Saya kira beliau akan mundur (dari Wantimpres) nanti, sehingga fokus sepenuhnya ke partai,” ujar Arsul.
3. Suharso ditunjuk jadi Plt Ketum PPP karena dianggap senior
IDN Times/DaruwaskitaLebih jauh anggota DPR RI Komisi III ini menjelaskan, pengukuhan Suharso sebagai Plt Ketua Umum PPP lantaran pengalamannya yang dianggap sangat mumpuni.
“Pak Suharso itu tokoh senior, dulu beliau sebelum masuk Wantimpres periode sekarang itu juga seorang anggota DPR RI, Wakil Ketua Umum (PPP) pada zaman Pak Suryadharma Ali, jadi memang sudah sangat senior,” terangnya.
4. Suharso juga dinilai dapat berkomunikasi baik dengan parpol lain
IDN Times/Helmi ShemiArsul menilai alasan itu penting, karena dengan pengalaman tersebut dapat mempermudah komunikasi dengan jajaran internal partai baik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) hingga Dewan Pengurus Cabang (DPC).
“Alasan kedua adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan jajaran eksternal, tentu dengan partai-partai politik yang lain,” jelasnya.
“Karena ini kan Pilegnya bersamaan dengan Pilpres, jadi kan tetep harus berkomunikasi ya, karena kami ada di koalisi Indonesia Kerja yang mengusung paslon 01 juga nanti ketua umum Plt itu yang punya kemampuan,” papar Arsul.
Berita Terkini Lainnya
